Senin, 18 November 2019 | 11:46 WIB

Visit our social media :
Home / Regulation / Maritime
Kamis, 04 Juni 2015 14:22

Karakter Maritim Perlu Dipraktikkan

Aria Triyudha
Kapal antar pulau. (ANTARA | FILES)

Pembangunan poros maritim menjadi salah satu program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK). Namun, hingga kini program itu dinilai masih sebatas mimpi.

"Harapanya, negara maritim sukses, bukan mimpi," kata anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Djasarmen Purba di Jakarta, Minggu (10/5).

Menurut Purba, Indonesia telah memiliki karakter negara maritim sejak lama. Hal itu bisa ditelusuri dari kejayaan kerajaan masa lalu seperti Sriwijaya dan Majapahit. Mengandalkan sektor maritim, pengaruh kedua kerajaan itu cukup luas. Namun, kejayaan maupun karakter maritim itu hilang saat Belanda melalui VOC mulai masuk Indonesia. "Sebab itu, karakter ini harus dikembangkan," ujarnya.

Purba mengatakan, pembangunan poros maritim sudah didukung regulasi yaitu UU No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Dari sisi pendanaan, pembangunan kelautan juga tercantum dalam Pasal 10 ayat 4 UU a quo. Di situ, pemerintah wajib menyertakan luas laut sebagai pengalokasian APBN dan APBD demi kesejahteraan rakyat.

Menurut Purbam kendala masih ditemui dalam upaya mewujudkan program itu. Seluruh pihak perlu belajar banyak, termasuk menyangkut konsep tol laut. "Bagaimana hubungan antarpelabuhan tersambung, dengan demikian harga barang di daerah terjangkau masyarakat," katanya.

Pendanaan dan kemampuan menteri terkait membuat terobosan sebagaimana dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, menjadi catatan lain. Sejauh ini, jejak terobosan Menteri Susi tidak bisa diikuti menteri lainnya. "Menteri Susi bagus, tapi Menko Kemaritiman (Indroyono Susilo) tidak bisa mengikuti. Kalah langkah," ujarnya.

Mantan Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) Laksdya (Purn) Didik H Purnomo menyatakan, pijakan mewujudkan poros maritim adalah menanamkan budaya maritim termasuk mencintai laut sejak dini. "Di negara lain ada kebijakan masyarakatnya memiliki kemampuan berenang. Ini contoh menanamkan rasa cinta bahari. Saya lihat birokrasi perlu dibenahi juga," katanya.

Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi menilai, laut harus dijadikan pusat kekuatan jika poros maritim ingin terwujud. Dia mengambil contoh kejayaan Kerajaan Padjajaran kendati wilayahnya tidak memiliki laut. "Sungai perlu dijadikan sebagai sebuah energi. Pada zaman Padjajaran, sungai sebagai media angkutan, bukan tempat pembuangan," katanya. Dia juga menyarankan, sektor maritim perlu disinkronkan dengan sektor lain seperti kehutanan, pertanian, dan sistem perumahan.

Sumber: Harian Nasional (adm/adm)


Komentar