Kamis, 22 Agustus 2019 | 19:13 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Ekspor-Impor
Sabtu, 06 Juni 2015 15:35

PEMBATASAN IMPOR: Kemendag Harus Koordinasi Lintas Sektoral

Hery Lazuardi
Bambang Harjo

JAKARTA - Kementerian Perdagangan seharusnya tidak membatasi impor produk tertentu sebelum berkoordinasi dengan kementerian dan instansi terkait agar kebijakan tersebut efektif dan tidak menjadi bumerang bagi perekonomian nasional.

Menurut Bambang Harjo, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Kemendag perlu mengkaji rencana pembatasan impor suatu produk secara komprehensif dan multisektoral dari seluruh kementerian dan instansi terkait sehingga kebijakan tersebut bisa berjalan dengan baik.

"Pada prinsipnya kami mendukung pembatasan impor untuk melindungi konsumen dan industri dalam negeri, bukan kebijakan yang reaktif melainkan harus mampu menyelesaikan permasalahan," katanya, Senin (1/6/2015).

Beberapa kebijakan yang digulirkan oleh Menteri Perdagangan Rachmat Gobel antara lain larangan impor pakaian bekas, mainan anak-anak, dan jeroan. Selain itu, dia berencana membatasi impor ponsel, elektronik, dan batik.

Bambang mengatakan pembatasan impor seyogyanya mendapat dukungan dari semua kementerian terkait. Koordinasi interdep diperlukan untuk mengkaji dan mencari solusi dari masalah impor suatu produk.

Sebagai contoh, tuturnya, Kemendag perlu berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian untuk mencari solusi dari biaya produksi yang masih tinggi sehingga menurunkan daya saing produk lokal.

Koordinasi dengan Kementerian ESDM juga diperlukan guna mengkaji dampak harga solar untuk transportasi terhadap biaya angkutan barang dan penumpang.

Kementerian BUMN, lanjut Bambang, juga perlu dilibatkan untuk mencari solusi dari tingginya biaya energi di dalam negeri yang termasuk paling mahal di dunia.

Begitu pula dengan Kementerian Tenaga Kerja, bagaimana mencetak tenaga kerja berkualitas di tengah upah minimum yang terus meningkat menjelang implementasi Masyarakat Ekonomi Asean.

"Tidak kalah penting koordinasi dengan Kementerian Keuangan, misalnya soal tingkat bunga bank di dalam negeri yang kini tertinggi di Asean sehingga dunia usaha sulit bersaing di regional," ujarnya.

Dari sisi transportasi, Kemendag harus meminta bantuan Kementerian Perhubungan bagaimana menyediakan sarana dan prasarana angkutan untuk menekan biaya tinggi di sektor industri.

"Jangan seperti proyek double track yang ditargetkan bisa angkut 1 juta TEUs per tahun, ternyata sampai sekarang 100.000 TEUs saja belum tercapai," ungkap Bambang,

Sejalan dengan itu, lanjut Bambang, perlu dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk menyediakan infrastruktur, seperti jalan raya untuk angkutan barang tonase besar.

"TNI, Polri, dan Bea Cukai tentu perlu dilibatkan karena pembatasan impor harus ada yang mengawasi penegakan hukumnya, harus super ketat. Apalagi jumlah pelabuhan di Indonesia terlalu banyak sehingga pengawasan lemah," ujarnya.

Selain itu, tutur Bambang, pantai Indonesia kedua terpanjang di dunia setelah Kanada, tetapi jumlah marinir hanya mampu mengawasi pantai tidak lebih dari 5%. "Jumlah marinir kita kalah dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand, padahal kita negara maritim dan negara pantai."

Untuk mengatasi permasalahan yang kompleks itu, menurut Bambang, negara ini membutuhkan pola anggaran yang tepat. Masyarakat juga harus diajak dengan selalu mensosialisasikan pentingnya devisa negara dengan membeli produk dalam negeri.

"Dalam hal ini peran Kementerian Komunikasi dan Informatika diperlukan untuk mensosialisasikan kebijakan secara terus menerus kepada seluruh lapisan masyarakat," kata Bambang. 
(hlz/hlz)


Komentar