Jumat, 24 Mei 2019 | 22:38 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Ekspor-Impor
Minggu, 14 Juni 2015 16:45

Indonesia Kawal Kesepakatan dalam Perundingan RCEP di Kyoto

Translog Today
Dirjen Kerja Sama Perdagangan Internasional Bachrul Chairi (Harnas)

KYOTO - Sejumlah kemajuan dicapai dalam putaran ke-8 perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), meskipun isu utama terkait dengan modalitas masih belum sepenuhnya disepakati.

Dirjen Kerja Sama Perdagangan Internasional (KPI) Bachrul Chairi yang memimpin delegasi Indonesia menegaskan bahwa Indonesia memastikan hal-hal yang disepakati dalam perundingan sejalan dengan kepentingan Indonesia.

"Indonesia secara aktif mengawal perundingan RCEP untuk memastikan pembukaan pasar ekspor, sekaligus menjaga kepentingan domestik Indonesia," kata Bachrul dalam siaran pers Kementerian Perdagangan, Sabtu (13/6/2015).

Kesepakatan RCEP yang dirundingkan pada 8-13 Juni 2015 di Kyoto, Jepang, itu diharapkan menjadi daya tarik bagi dunia usaha untuk berpartisipasi aktif dalam implementasi program pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam program Nawa Cita pemerintah.

"Keikutsertaan Indonesia secara aktif dalam perundingan RCEP akan memberi citra yang positif tentang lingkungan usaha di Indonesia dalam menarik investor masuk ke Indonesia dan turut mendukung upaya Indonesia menjadi basis produksi untuk ekspor," ujarnya.

Bachrul mengatakan investor asing cenderung memilih berinvestasi di negara yang memiliki iklim bisnis yang lebih terbuka dan aktif membangun pembukaan pasar ekspor (FTA), seperti Thailand dan Vietnam.

"Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan jumlah penduduk 250 juta sebagai modal yang menggiurkan untuk menarik investor karena sasaran pasar yang ingin diraih investor besar jauh lebih besar lagi," katanya.

Oleh sebab itu, lanjut Bachrul, Indonesia harus mampu membuka akses pasar ekspor yang lebih besar. "RCEP dapat menjadi solusi dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional di dalam negeri," katanya.

Perundingan RCEP menitikberatkan pembahasan pada upaya menyepakati modalitas integrasi ekonomi RCEP untuk tiga isu utama, yaitu perdagangan barang, perdagangan jasa, dan investasi. Namun, ada kendala yang dihadapi dalam menyatukan pandangan terhadap modalitas integrasi.

"Upaya penyatuan pandangan terhadap modalitas integrasi sangat sulit dicapai karena perbedaan kepentingan dan tingkat pertumbuhan ekonomi masing-masing negara peserta RCEP yang mencapai 16 negara," ungkap Bachrul.

Di sela-sela perundingan, negara peserta RCEP melakukan dialog dengan dunia usaha terkait isu hambatan nontarif dalam meningkatkan ekspor.

Pertemuan juga mendiskusikan isu perdagangan elektronik (e-commerce). Dorongan untuk menjadikan isu ini sebagai salah satu bidang yang diatur dalam RCEP cukup kuat, khususnya dari negara mitra kecuali India.

Mempertimbangkan kesiapan Indonesia dan negara Asean lainnya yang masih tertinggal dibandingkan negara mitra, delegasi Indonesia sangat berhati-hati dan menekankan kesediaannya membahas isu ini hanya dalam konteks kerja sama.

"Indonesia menekankan bahwa pengaturan perdagangan elektronik dalam kerangka RCEP harus difokuskan pada kerja sama yang dapat meningkatkan kemampuan UKM dalam menggunakan fasilitas perdagangan elektronik di kawasan RCEP dan pasar dunia, melalui rantai pasok global; dan dapat mengimplementasikan best practices dalam mendukung common pattern regulatory yang kondusif di masing-masing negara RCEP," jelas Bachrul.

Penekanan ini merupakan hal yang penting mengingat Indonesia sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang perdagangan elektronik atau e-commerce dalam mendorong aktvitas perdagangan elektronik termasuk perlindungan konsumen.

Transaksi perdagangan elektronik di Indonesia pada 2014 tercatat sebesar US$12 miliar dan diperkirakan mencapai US$20 miliar pada 2016.
(hlz/hlz)


Komentar