Jumat, 15 Desember 2017 | 03:53 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Korporasi / Asuransi
Minggu, 14 Juni 2015 12:30

Kapal di Atas 35 GT Wajib Diasuransikan

Translog Today
Kapal penumpang (repro)

JAKARTA - Kementerian Perhubungan mewajibkan seluruh pemilik kapal berukuran di atas 35 gross tonnage (GT) diasuransikan mulai 1 Maret 2015 untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran di seluruh perairan Indonesia.
"Kewajiban mengasuransikan kapal itu untuk penyingkiran kerangka kapal dan perlindungan ganti rugi," kata Direktur Perhubungan Laut Kemenhub Bobby R. Mamahit, beberapa waktu lalu.
Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran pasal 203, pemerintah meminta pemilik kapal untuk menyingkirkan kerangka kapal dan muatannya maksimal 180 hari sejak kapal tenggelam.
Oleh karena itu, pemilik wajib mengasuransikan kapalnya untuk menjamin tanggung jawab dalam penyingkiran kerangka kapal yang tenggelam tersebut.
Sekretaris Dirjen Pehubungan Laut Budi Setiajid menjelaskan Surat Edaran Menteri Pehubungan Nomor AL.801/1/2 Phb 2014 melengkapi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pasal 203.
Kewajiban itu juga diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian, termasuk dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 71 Tahun 2013 tentang Salvage atau pekerjaan bawah laut.
"Surat edaran yang baru itu akan memperkuat, apalagi dalam surat edaran tidak hanya dilengkapi dengan tata cara pengenaan sanksi tetapi juga tentang kewajiban pemilik kapal untuk melaporkan kerangka kapal yang tenggelam," katanya.
Dengan demikian, pemilik kapal kini wajib menyingkirkan kerangka kapalnya dan mengasuransikannya. Apabila tidak mematuhi ketentuan tersebut, mereka akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, hingga pencabutan izin.
(hlz/hlz)


Komentar