Kamis, 26 April 2018 | 07:02 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Lepas Pantai
Sabtu, 27 Juni 2015 14:48

Kaltim Minta Saham Blok Mahakam 19%, Menteri ESDM Lapor Presiden

Translog Today
Menteri ESDM Sudirman Said (kiri) dan Gubernur Kaltim (Setkab.go.id)

JAKARTA - Pemerintah pusat membuka dialog dengan Pemprov Kalimantan Timur terkait dengan permintaan participating interest 19% di Blok Mahakam, hampir dua kali dari angka maksimal yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No. 15/2015 sebesar 10%.

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan pihaknya akan menyampaikan permintaan hak partisipasi atau participating interes (PI) dari Pemprov Kaltim itu kepada Presiden Joko Widodo.

"Berapapun nantinya yang akan disepakati, seluruhnya harus jatuh ke pemda. Prinsip pembahasan adalah dialog," kata Sudirman, Jumat (26/6/2015).

Permintaan Pemprov Kaltim itu disampaikan oleh Gubenur Awang Faroek Ishak dalam pertemuan dengan Menteri ESDM di sela-sela Serasehan dengan Daerah Penghasil Migas di Balikpapan, Kamis (25/6/2015) tengah malam.

Menteri ESDM dan Presiden sebelumnya sudah menetapkan bahwa Pertamina dan BUMD Kaltim memperoleh interes 70%, sedangkan pengelola lama Total dan Inpex memperoleh 30%.

Selain meminta PI 19%, kata Sudirman, Pemprov Kaltim juga meminta diberikan keleluasaan untuk menentukan mitra yang paling menguntungkan bagi daerah antara pihak swasta dan Pertamina.

Pertamina juga harus memprogramkan dan membangun jaringan pipanisasi gas dan pasokan gas ke daerah-daerah di wilayah Kaltim, khususnya di sentra-sentra industri, termasuk pembangunan jaringan gas untuk rumah tangga di seluruh kabupaten/kota.

Menanggapi hal itu, Sudirman mengatakan Permen ESDM No. 15/2015 tentang pengelolaan wilayah kerja migas yang akan berakhir kontrak kerja samanya bertujuan memberikan kepastian kepada pihak-pihak terkait.

"Negara kita sedang membangun, perlu investor. Gesture kita harus baik kepada dunia investasi, kalau tidak, nanti terjadi nasionalisme masif. Ini tidak baik," ujarnya.

Gubernur Kaltim menyatakan dukungannya terhadap regulasi yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan pengelolaan wilayah kerja migas yang akan berakhir kontrak kerja samanya melalui Permen ESDM No 15/2015 itu.

Menurut Awang, hadirnya Permen tersebut memberikan kepastian bagi daerah untuk turut serta dalam kerja sama tersebut.

Dia menyarankan agar peraturan tersebut menitikberatkan kepada upaya agar program kerja masa transisi dapat berjalan dengan baik, karena ini merupakan kunci keberhasilan dari alih kelola blok migas yang akan berdampak langsung terhadap pendapatan negara dan daerah. 

Sumber: Puskom Kementerian ESDM/Setkab (hlz/hlz)


Komentar