Jumat, 15 Desember 2017 | 03:52 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Korporasi / Asuransi
Sabtu, 04 Juli 2015 22:02

Jokowi Perintahkan Menaker Revisi Aturan Pencairan JHT

Translog Today
(BPJS Ketenagakerjaan)

JAKARTA - Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri akhirnya mengubah kebijakan soal pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Jika semula JHT hanya bisa dicairkan minimal 10 tahun kepesertaan, kini pekerja yang dikenakan pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa mencairkannya.

"Pekerja yang mengalami PHK sebelum 1 Juli 2015 dan masa kepesertaan minimal 5 tahun dengan masa tunggu satu bulan dapat mencairkan JHT beserta hasil pengembangannya," kata Hanif di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/7/2015).

Hanif bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvy G. Masassya dipanggil oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan polemik masa pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja yang kena PHK. Perubahan kebijakan itu merupakan arahan dari Kepala Negara.

Menaker menambahkan, bagi peserta yang masih bekerja atau aktif kepesertaan BPJS-nya dapat mencairkan dana JHT saat mencapai usia 56 tahun atau meninggal dunia atau cacat total tetap.

Manfaat JHT, lanjut Hanif, juga dapat diambil saat kepesertaan mencapai 10 tahun dengan besaran 10% untuk persiapan hari tua atau 30% untuk pembiayaan perumahan.

"Sesuai dengan UU SJSN dan PP No. 46/2015 tentang JHT, pencairan manfaat pada kepesertaan 10 tahun tersebut hanya dapat dipilih salah satu, baik untuk persiapan hari tua ataupun pembiayaan perumahan," jelasnya.

Namun, atas arahan dari Presiden diberikan pengecualian bagi para pekerja yang terkena PHK atau berhenti bekerja agar bisa mencairkan JHT sesegera mungkin.

"Pengecualiannya adalah bagi peserta yang kena PHK atau berhenti bekerja bisa mencairkan JHT hanya dengan masa tunggu satu bulan, tanpa harus menunggu masa kepesertaan 10 tahun. Itu arahan Presiden," kata Hanif.

Menindaklanjuti arahan Presiden itu, lanjut Menaker, PP No. 46/2015 tentang JHT segera direvisi, setelah mempertimbangkan kondisi ketenagakerjaan nasional dan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Menaker mengingatkan, JHT merupakan jaminan yang memberikan perlindungan kepada para pekerja terhadap risiko yang terjadi di hari tua, dimana produktivitas pekerja sudah menurun.

JHT merupakan sistem tabungan hari tua yang besarnya merupakan akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya.

Dia menyebutkan, PP JHT yang baru pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hari tua pada saat pekerja tidak lagi produktif sebagaimana di negara-negara yang industrialisasinya sudah mapan. (Humas Kemenaker)
(hlz/hlz)


Komentar