Jumat, 24 Mei 2019 | 21:48 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Transportasi
Minggu, 26 Juli 2015 18:53

Industri Transportasi Kelautan Dapat Tax Holiday

Hery Lazuardi
(repro)

JAKARTA - Pemerintah akan menambah sektor industri yang berhak menikmati tax holiday atau pembebasan pajak selama periode tertentu dari lima menjadi sembilan sektor, termasuk industri transportasi kelautan.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan perluasan cakupan industri itu akan dituangkan dalam revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/2011 yang selama ini mengatur tax holiday bagi industri manufaktur yang memenuhi syarat.

"Cakupannya yang di PMK 130 aslinya cuma lima, akan diperluas menjadi sembilan industri," kata Menkeu di Jakarta, Kamis (24/7/2015).

Tambahan sektor tersebut yakni industri pengolahan berbasis hasil pertanian, industri transportasi kelautan, industri pengolahan yang merupakan industri utama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan infrastruktur ekonomi selain yang menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha.

Sebelumnya, sektor industri yang berhak mendapatkan tax holiday hanya industri logam hulu, pengilangan minyak bumi, kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam, permesinan, dan peralatan komunikasi.

"Tax Holiday diutamakan diberikan bagi Industri pionir, Industri yang memiliki keterkaitan yang luas, nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, teknologi baru, maupun nilai strategis" jelasnya.

Menkeu menyebutkan revisi PMK tersebut konsisten dengan visi pemerintah saat ini, yakni mendorong maritim, infrastruktur, dan hilirisasi industri berbasis pertanian, pengilangan, kimia dasar organik dan logam hulu.

Ketentuan lain yang diubah adalah jumlah investasi. Nilai minimal investasi tetap Rp 1 triliun, tetapi khusus untuk industri permesinan dan peralatan komunikasi, nilai investasi minimal bisa Rp500 miliar dengan catatan memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

"Jadi hanya untuk dua industri, permesinan dan komunikasi boleh minimal Rp500 miliar. Tapi kita inginkan mesin yang belum ada di Indonesia, karena untuk memenuhi syarat [industri] pionir tadi" jelas Menkeu.

Menurut Bambang, revisi tax holiday ditargetkan terbit paling lambat akhir Juli atau awal Agustus mendatang.
(hlz/hlz)


Komentar