Senin, 16 Desember 2019 | 20:18 WIB

Visit our social media :
Home / Regulation / General News
Jumat, 07 Agustus 2015 20:13

Aceh Siapkan KEK Lhokseumawe dan Technopark Kelautan

Hery Lazuardi
Gubernur Aceh Zaini Abdullah (Setkab)

JAKARTA - Pemerintah Provinsi Aceh mengusulkan pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) Lhokseumawe dan Technopark Kelautan guna mendukung pertumbuhan ekonomi Serambi Mekah itu.

Usulan itu disampaikan oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/8/2015).

Dalam pertemuan itu, Presiden didampingi sejumlah menteri, yaitu Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijarno, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry M. Baldan, dan Kepala SKK Migas Amin Sunaryadi.

"Tidak ada keberatan dari pemerintah kalau KEK itu bisa membuat Lhokseumawe dan wilayah Arun sekelilingnya bisa berkembang," jelas Sofyan seusai pertemuan tersebut.

Selain KEK, tuturnya, Gubernur Aceh melaporkan rencana untuk membangun Technopark Kelautan dan mengusulkan pembangunan irigasi Perlak dan Jambo Aye.

Spfjan mengatakan usulan menjadikan Lhokseumawe sebagai KEK mengingat di wilayah itu terdapat kawasan Arun, dimana sudah ada industri dan lahan lebih dari 3.000 hektare.

"Bagaimana bisa dimanfaatkan supaya lebih efektif dan efisien. Kesulitannya di sana adalah sumber gasnya sudah habis. Kalau ada industri yang tidak bergantung pada gas, ya lebih mudah," jelas Sofyan.

Gubernur Aceh mengatakan pihaknya sudah melakukan persiapan terkait dengan rencana pembangunan KEK di Lhokseumawe.

"Ini rapat-rapat sudah mulai beberapa kali. Sampai dengan sekarang, sudah ada janji nanti meeting yang lebih tinggi antara Kementerian Perindustrian, Menteri Keuangan, dan Gubernur Aceh," ungkapnya.

Dia menyebutkan potensi KEK adalah untuk seluruh industri strategis nasional, dengan produk unggulan antara lain kertas dan pupuk.

Sofjan mengatakan pertemuan tersebut juga membahas sejumlah hal, di antaranya tentang peraturan pemerintah tentang kewenangan pusat di daerah.

"Sudah ada kesepakatan dengan Mendagri, tinggal implementasi. Gubernur hanya mengingatkan," kata Sofyan.
Selain itu, tentang BPN di Aceh. Pemprov Aceh mengharapkan Kepala BPN daerah ditunjuk oleh Gubernur, tetapi Menteri Pertanahan mengatakan kepala badan itu diusulkan oleh Gubernur, tetapi ditunjuk atau diangkat oleh Kepala BPN.

Dalam pertemuan dengan Presiden, Gubernur Aceh juga disampaikan undangan untuk menghadiri peringatan 10 Tahun Perdamaian Aceh, yang akan dilaksanakan pada 15 November. (setkab.go.id)
(hlz/hlz)


Komentar