Kamis, 22 Agustus 2019 | 18:09 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Transportasi
Kamis, 13 Agustus 2015 07:46

BPK Apresiasi Langkah Kemenhub Laporkan Hasil Audit Internal

Hery Lazuardi
(dephub.go.id)

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengapresiasi langkah Kementerian Perhubungan yang menyampaikan ikhtisar hasil audit triwulan II kepada BPK. Langkah itu dinilai sebagai bentuk tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara.

Agung Firman Sampurna, Pimpinan BPK Anggota I, mengatakan Kemenhub merupakan entitas lembaga negara di Indonesia dari 87 entitas negara yang melaporkan hasil audit internalnya kepada BPK.

"Kemenhub merupakan lembaga negara pertama yang melakukan. Saya berharap langkah ini diikuti dan dicontoh oleh lembaga-lembaga negara lainnya," ujar Agung seusai menerima hasil Ikhtisar Hasil Audit Triwulan II (IHAT II) dari Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di Gedung BPK Jakarta, Selasa (11/8/2015).

Langkah Kemenhub, menurut Agung, merupakan wujud sebuah lembaga negara dalam mengimplementasikan UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Agung juga berharap Kemenhub dan lembaga negara lainnya melaporkan hasil audit internal yang dilakukan oleh Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) secara berkala, baik per triwulan maupun per semester.

"Kami berharap lembaga-lembaga negara melaporkan hasil audit internal secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas lembaga negara," ujar Agung.

Menhub mengatakan dari hasil audit internal oleh Inspektorat Jenderal Kemenhub pada triwulan II/2015 ditemukan penyimpangan penggunaan anggaran sebanyak 538 penggunaan keuangan negara. Jumlah ini turun dari triwulan I/2015 sebanyak 678 temuan.

Kemenhub kata Menhub, terus berupaya untuk melakukan perbaikan dalam penggunaan keuanggan negara. "Setiap tahun kami upayakan perbaikan untuk selalu comply dalam penggunaan keuangan negara," kata Jonan seperti dikutip dari situs resmi Kemenhub.

Irjen Kemenhub Cris Kuntadi mengungkapkan, temuan adanya pelanggaran keuangan negara pada triwulan II/2015 yang cukup signifikan terjadi di Direktorat Perhubungan Laut dan Direktorat Perhubungan Udara.

"Di Ditjen Perhubungan Udara, itu ada penyimpangan pembangunan Bandara di Muara Teweh Kalimantan Tengah yang merugikan negara sebesar Rp16 miliar," ungkap Cris.

Cris merinci 538 temuan IHAT II yang terdiri atas 211 temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan, 24 temuan kelemahan sistem pengendalian intern da 83 temuan 3 E (ekonomis, efektif dan efisien). (hlz/hlz)


Komentar