Senin, 22 Juli 2019 | 16:35 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Transportasi
Jumat, 14 Agustus 2015 21:27

Pemerintah Korbankan Rakyat Jika Gagal Bangun Infrastruktur

Hery Lazuardi
Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo (repro)

JAKARTA - Alokasi anggaran infrastruktur yang mencapai Rp313,5 triliun dalam RAPBN 2016 akan sia-sia jika pemerintah gagal merealisasikan proyek sesuai dengan target. 

Bambang Haryo, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra, mengatakan penyerapan anggaran akan sulit dioptimalkan apabila pembangunan infrastruktur masih berjalan lamban seperti sekarang, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang memburuk.

"Ekonomi yang memburuk menghambat realisasi proyek infrastruktur, padahal realisasinya saat ini masih sangat rendah. Sepertinya banyak proyek yang terancam gagal sehingga serapan anggaran bisa lebih parah," katanya, Jumat (14/8/2015).

Kondisi ekonomi saat ini cukup mengkhawatirkan, antara lain terlihat dari pelemahan tajam rupiah hingga mendekati Rp14.000 per dolar AS, harga pangan melambung, serta lonjakan biaya transportasi dan logistik sejak kenaikan harga bahan bakar minyak.

Bambang mengatakan apabila gagal menyerap anggaran secara optimal untuk pembangunan infrastruktur, berarti pemerintah telah mengorbankan kepentingan publik yang lebih besar.

"Pemerintah bilang akan mengalihkan subsidi BBM untuk infrastruktur. Artinya, kalau gagal membangun infrastruktur sesuai janji, berarti pemerintah telah mengorbankan rakyat dan melanggar undang-undang yakni APBN," ujarnya.

Dia mengatakan rakyat dikorbankan sebab selain mereka tidak bisa lagi menikmati transportasi murah akibat harga BBM tinggi, infrastruktur yang dijanjikan pemerintah juga tidak terealisasi.

"Seharusnya ada sanksi kepada pemerintah jika tidak berhasil membangun infrastruktur sesuai dengan janjinya karena telah mengkhianati kepentingan rakyat," ungkap Bambang.

Saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RAPBN 2016 dan Nota Keuangannya dalam rapat paripurna DPR, Jumat (14/8/2015), Presiden Joko Widodo mengungkapkan alokasi anggaran infrastruktur Rp313,5 triliun atau 8%, lebih besar dari alokasi anggaran infrastruktur dalam APBNP 2015.

RAPBN 2016 menggunakan beberapa asumsi makro, yakni pertumbuhan ekonomi 5,5%; laju inflasi 4,7%; nilai tukar rupiah Rp13.400/dolar AS; suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan 5,5%; harga minyak mentah Indonesia US$60/barrel; dan kapasitas produksi minyak dan gas bumi selama 2016 diperkirakan 1,985 juta barel setara minyak per hari.

Dalam RAPBN 2016, pendapatan negara ditargetkan Rp1.848,1 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan direncanakan Rp1.565,8 triliun, naik 5,1% dari target APBNP 2015. (hlz/hlz)


Komentar