Kamis, 22 Agustus 2019 | 18:10 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Ekspor-Impor
Kamis, 20 Agustus 2015 07:53

Presiden Jokowi Perintahkan Deregulasi Besar-besaran

Translog Today
(Sekretariat Kabinet)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengungkapkan pemerintah perlu melakukan deregulasi secara besar-besaran dengan memberikan kemudahan dalam perizinan bisnis, investasi, serta pengadaan barang dan jasa.

"Semua regulasi seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Meteri, dan lain-lain yang menghambat harus dipangkas," kata Presiden, seperti disampaikan Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki dalam siaran pers, Rabu (19/8/2015) malam.

Presiden juga memerintahkan jajaran pembantunya untuk menggenjot serapan anggaran yang hingga kini sudah mencapai 50%, sementara belanja modal pemerintahan baru mencapai 20%.

Perintah ini disampaikan oleh Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/8/2015).

Secara khusus, lanjut Teten, Presiden meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo segera mencairkan dana Rp 270 triliun yang tersimpan di Bank BPD agar dana desa bisa disalurkan.

Adapun mengenai masalah harga pangan pokok yang belakangan begejolak, Teten mengatakan Jokowi meminta agar dibuatkan kebijakan khusus yang memperbolehkan Bulog mengurus semua kebutuhan pangan strategis.

"Dengan demikian, Bulog nantinya tak hanya fokus pada pengamanan cadangan beras nasioal semata," ujar Teten.

Presiden juga menyinggung masalah ekspor-impor, khususnya soal dwelling time (waktu bongkar muat barang di pelabuhan) diminta segera dibereskan. "Paling lama 3-4 hari sudah selesai, Oktober masalah tersebut diharapkan sudah beres," katanya.

Guna memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara lain, Jokowi siap menunjuk utusan khusus ekonomi di setiap negara strategis. Pasar potensial, seperti Amerika Latin, Timur Tengah, dan Afrika juga harus ditangani secara khusus.

"Penunjukan utusan khusus ekonomi itu akan melibatkan menteri dan pengusaha," jelas Teten.
Selain itu, Presiden meminta segera disiapkan roadmap revolusi mental, yang di dalamnya termasuk peningkatan pelayanan publik.
(hlz/hlz)


Komentar