Minggu, 21 Oktober 2018 | 19:56 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Korporasi / Perbankan
Selasa, 25 Agustus 2015 09:46

Cegah Krisis Ekonomi, Pemerintah Tak Bisa Andalkan Belanja Modal

Hery Lazuardi
Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo (Translogtoday)

JAKARTA - Pemerintah diminta berupaya lebih keras guna mencegah krisis ekonomi yang lebih luas, menyusul anjloknya nilai tukar rupiah yang sudah mencapai Rp14.000 per dolar AS.

"Depresiasi rupiah yang tajam beberapa hari terakhir sudah mengancam kelangsungan usaha, baik swasta maupun BUMN, serta kehidupan masyarakat. Pemerintah harus serius dan bekerja lebih keras agar penurunan ekonomi tidak makin dalam," kata Bambang Haryo, anggota Komisi VI DPR, Selasa (25/8/2015).

Dia mengatakan pemerintah tidak hanya bisa mengandalkan anggaran belanja negara untuk menyuntik perekonomian. Pasalnya, pemerintah hanya dapat mengerahkan 10% dari produk domestik bruto untuk belanja modal, termasuk membangun infrastruktur.

Apalagi, lanjut Bambang, penyerapan APBD dan APBN hingga kini masih sangat minim, bahkan tergolong macet, yakni sekitar 20%-30%. "Dari sini saja kelihatan sekali pemerintah lamban menyerap anggaran," ujarnya.

Dalam APBNP 2015, belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.319,5 triliun, termasuk Rp290 triliun untuk belanja infrastruktur.

Dari nilai tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapat Rp105 triliun, Kementerian Perhubungan Rp52,5 triliun, serta Kementerian ESDM Rp5,9 triliun.

Untuk meningkatkan penyerapan anggaran, Presiden Joko Widodo mengumpulkan para Gubernur, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kapolda, pengusaha, dan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin (24/8/2015).

"Tujuan [pertemuan] agar serapan anggaran bisa menjadi tinggi, karena serapan anggaran kita masih rendah yaitu sampai saat ini untuk belanja modal baru 20% walaupun secara keseluruhan sudah di atas 50%," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Salah satu penyebab, menurut Seskab, kepala daerah khawatir kebijakan mereka dalam menggunakan anggaran akan dikriminalisasi sehingga diperlukan payung hukum.

Bambang menilai upaya itu tidak terlalu efektif untuk membangkitkan kembali ekonomi karena nilai belanja modal tidak terlalu besar. Di sisi lain, investor terkena dampak pelemahan rupiah dan saham sehingga mereka menunda investasi.
(hlz/hlz)


Komentar