Kamis, 22 Agustus 2019 | 18:04 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Transportasi
Kamis, 27 Agustus 2015 21:54

Tax Holiday Diperluas, Transportasi Kelautan Masuk Industri Pionir

Translog Today
(Ditjen Pajak)

JAKARTA - Pemerintah melanjutkan kebijakan tax holiday dengan memperluas cakupan industri pionir dan bidang usaha yang berhak menikmati pembebasan pajak tersebut sambil melakukan penyempurnaan aturan.

Kebijakan itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Tax Holiday). PMK yang diteken oleh Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro berlaku mulai 16 Agustus 2015.

"Kebijakan tax holiday sebagai strategi menarik investasi jangka panjang, terutama untuk industri pionir. Langkah ini seiring dengan perbaikan iklim usaha dan investasi di dalam negeri," kata Menteri Perindustrian Saleh Husin dalam siaran pers, Kamis (27/8/2015).

Dia optimistis kebijakan itu mempercepat pertumbuhan industri pionir yang bakal mendorong pengembangan sektor industri selanjutnya. "Dalam konteks tax holiday, industri pionir adalah industri yang memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional serta memberikan nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi," kata Saleh.

Industri pionir dimaksud yakni logam dasar, pengilangan minyak bumi dan/atau kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam, permesinan, industri di bidang sumber daya terbarukan, dan industri peralatan komunikasi.

Pemerintah menetapkan 9 bidang usaha industri pionir, yakni logam hulu; pengilangan minyak bumi; kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam; dan Industri permesinan yang menghasilkan mesin industri.

Selain itu, industri pengolahan berbasis hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan; telekomunikasi, informasi dan komunikasi; transportasi kelautan; pengolahan yang merupakan industri utama di Kawasan Ekonomi Khusus; dan infrastruktur ekonomi selain yang menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha.

Untuk menikmati fasilitas tersebut, usulan harus diajukan oleh Menperin atau Kepala BKPM dalam jangka waktu 3 tahun terhitung sejak 15 Agustus 2011 sesuai Pasal 10 PMK No. 130/PMK.011/2011.

Artinya, batas akhir pengusulan fasilitas tax holiday adalah 15 Agustus 2014. Namun, dengan diterbitkannya PMK No. 192/PMK.011/2014, batas waktu pengusulan fasilitas tax holiday diperpanjang sampai dengan 15 Agustus 2015.

Adapun, PMK No. 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan berlaku mulai 16 Agustus 2015.

Menperin menyampaikan, pemerintah sedang melakukan koordinasi antar Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait guna membahas kebijakan tax holiday ke depan.

"Kementerian dan lembaga terkait sepakat untuk melanjutkan kebijakan pemberian fasilitas tax holiday dengan sekaligus melakukan penyempurnaan atas kebijakan itu," ujarnya.

Selain dari tax holiday, pemerintah juga memiliki fasilitas lain yang terkait dengan investasi, yaitu tax allowance, yang diatur dalam PP 18 Tahun 2015.

Fasilitas itu untuk meningkatkan kegiatan investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi, serta untuk pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan bagi bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu. (hlz/hlz)


Komentar