Rabu, 20 November 2019 | 03:29 WIB

Visit our social media :
Home / Transportation / Railway
Kamis, 03 September 2015 22:45

Jokowi Serahkan Proyek Kereta Cepat ke BUMN

Translog Today
Kereta api supercepat China (repro)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi diserahkan kepada badan usaha milik negara.

"Kereta cepat tidak gunakan APBN. Kita serahkan BUMN untuk business to business [B to B]. Pesan yang saya sampaikan kereta itu dihitung lagi," kata Presiden saat mengunjungi warga di Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Kamis (3/9/2015).

Dengan keputusan tersebut, berarti pemerintah tidak lagi terlibat dalam penentuan investor kereta cepat, termasuk Jepang dan China yang telah menyampaikan proposal megaproyek itu.

Presiden mengakui pengembangan kereta di Indonesia sangat dibutuhkan, tetapi pemerintah tidak ingin proyek itu membebani anggaran sehingga dipilih pendekatan secara B to B.

"Jadi, sudah saya putuskan bahwa kereta cepat itu tidak gunakan APBN, tidak ada penjaminan dari pemerintah. Oleh sebab itu, saya serahkan kepada BUMN untuk melakukan yang namanya B to B," kata Jokowi.

Namun, dia tidak menyebutkan pihak yang akan menjadi mitra BUMN sebagai investor kereta cepat. Dia menambahkan pembangunan jalur kereta yang menggunakan APBN akan dilakukan di Kalimantan, Papua dan Sulawesi.

Secara terpisah, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan memastikan pemerintah tidak menerima proposal Jepang dan China terkait dengan pembangunan kereta cepat karena proyek tersebut akan lebih baik bersifat B to B.

"Intinya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi B to B tidak memakai APBN," kata Jonan.

Menurut Menhub, salah satu hal yang menyebabkan pembangunan kereta cepat diputuskan bukan merupakan proyek pemerintah karena usulan skema pembiayaan atau penjaminan yang menggunakan APBN.

Dengan adanya keputusan tersebut, lanjut Menhub, pemerintah tidak lagi terlibat langsung dalam pembangunan kereta cepat dan hanya bersikap sebagai regulator, apabila ada swasta yang ingin membangun proyek itu.

"Sekarang pemerintah tidak ikut-ikutan dan hanya sebagai regulator. Jadi kalau ada yang mau membuat kereta cepat atau setengah cepat diserahkan ke swasta. Kalau BUMN ditawarkan, itu diklarifikasikan sebagai badan usaha," jelas Jonan.

Dengan demikian, pemerintah Jepang dan Tiongkok bisa terlibat lagi dalam proyek kereta cepat. Proyek tersebut bukan lagi menjadi keputusan pemerintah, tetapi investor swasta atau BUMN tanpa menggunakan APBN.

"Kalau B to B diserahkan ke BUMN atau swasta. Jadi kalau mau melanjutkan silahkan membuat bisnis sendiri, mau Jepang atau Tiongkok," kata Menhub.

Menurut Menhub, pemerintah akan lebih baik fokus membangun jalur kereta di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, dengan menggunakan APBN, dibandingkan membangun kereta cepat yang bukan menjadi prioritas saat ini.

Sebelumnya, pemerintah menerima proposal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dari Jepang dan China, yang diwacanakan mampu melaju dengan kecepatan 300 km per jam.

Kereta cepat itu diperkirakan mampu memangkas waktu tempuh perjalanan 2 hingga 3 jam menjadi sekitar 37 menit. Dalam dokumen studi kelayakan Jepang juga terdapat wacana rute kereta cepat akan terkoneksi ke Cirebon hingga Surabaya. (setkab.go.id) (hlz/hlz)


Komentar