Jumat, 24 Mei 2019 | 22:27 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Transportasi
Sabtu, 05 September 2015 11:23

Biaya Energi Mahal Pukul Sektor Industri dan Transportasi

Hery Lazuardi
Bambang Harjo (repro)

JAKARTA - Pemerintah harus segera membenahi kebijakan energi nasional yang dinilai belum berpihak kepada kepentingan dalam negeri, terutama sektor industri dan transportasi.

Bambang Haryo, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, mengatakan pemerintah harus segera menunjukkan hasil nyata dalam mereformasi pengelolaan energi, tetapi jangan sampai membuat kebijakan yang keliru.

"Biaya energi masih nomor satu bagi industri. Selama biaya energi masih tinggi dan tidak efisien, daya saing industri akan tetap lemah," katanya, Rabu (3/9/2015).

Dia mengatakan kegiatan di sektor industri saat ini menyerap hampir separuh energi nasional. Artinya, energi merupakan penggerak industri yang menghasilkan devisa dan lapangan kerja.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, sektor industri merupakan pengguna energi terbesar yakni sekitar 42% atau 46,5 MTOE dari total konsumsi energi secara nasional, baik berupa bahan bakar maupun feedstock.

Bambang menegaskan energi seharusnya bisa dinikmati industri dengan harga kompetitif sehingga mendorong daya saing. Untuk kepentingan masyarakat, pemerintah juga harus menjaga agar harga energi terjangkau, terutama untuk transportasi publik.

Sayangnya, lanjut Bambang, harga energi di Indonesia relatif mahal dibandingkan dengan negara tetangga padahal saat ini harga minyak mentah terus turun.

Sebagai contoh, harga solar di Singapura kini sudah 20% lebih rendah dibandingkan Indonesia atau di bawah Rp6.000 per liter. 

Begitu juga energi listrik, dia menilai PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) belum efisien dan masih terjadi kartel dalam penjualan listrik swasta ke PLN. Akibatnya, PLN terus merugi dan akhirnya membebani masyarakat.

"Saya meminta PLN menghitung ulang, sebab biaya pokok produksi listrik masih besar. Sebagai gambaran, kalau BEP [break event point] untuk PLTN kurang dari 3 sen dolar AS, PLTA di bawah 5 sen. Jadi kalau PLN bisa jual 6 sen saja, industri kita pasti menggeliat," ujarnya.

Sebagai penghasil gas terbesar di dunia, lanjut Bambang, PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk didorong masuk ke sektor industri dan perumahan.

Dia menilai saat ini masih ada kartel dari perusahaan migas asing yang menjual produksi ke dalam negeri. Akibatnya, ketika harga minyak mentah dunia anjlok seperti sekarang, harga gas di dalam negeri tidak ikut turun.  

Bambang mengungkapkan ada perusahaan asing yang menjual gas US$8/MMBTU, padahal harga BEP hanya US$2/MMBTU.

Sementara itu, Indonesia menjual gas ke China US$2/MMBTU, sehingga selisih harga yang tinggi ini membuat industri dalam negeri sulit bersaing, baik di pasar ekspor maupun pasar dalam negeri.
(hlz/hlz)


Komentar