Kamis, 22 Agustus 2019 | 18:09 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Transportasi
Minggu, 06 September 2015 06:24

Pemerintah Jamin Pembiayaan Infrastruktur kepada BUMN

Translog Today
(Kemenkeu)

JAKARTA - Pemerintah menjamin pembiayaan infrastruktur dari pinjaman lembaga keuangan internasional kepada BUMN guna memperluas dan mempercepat akses pembiayaan murah untuk proyek infrastruktur.

Jaminan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2015 tentang Jaminan Pemerintah Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN yang diundangkan pada 15 Juli 2015.

Dukungan pemerintah ini bertujuan memperluas dan mempercepat akses pendanaan murah bagi BUMN, yang selama ini hanya dapat diperoleh oleh pemerintah untuk membangun infrastruktur di dalam negeri.

Menurut peraturan tersebut, jaminan pemerintah dapat diberikan terhadap pinjaman langsung oleh BUMN yang melakukan kegiatan penyediaan infrastruktur dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara (PPIMN) yang akan diteruspinjamkan kepada BUMN untuk membangun infrastruktur.

Jaminan dapat diberikan sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan pertama, BUMN tersebut 100% modal atau sahamnya dimiliki oleh pemerintah atau sahamnya hanya dimiliki oleh pemerintah bersama-sama dengan BUMN lain yang 100% sahamnya dimiliki oleh pemerintah.

Kedua, BUMN memiliki kondisi keuangan yang sehat dan kemampuan membayar berdasarkan hasil penilaian kelayakan.

Ketiga, proyek infrastruktur yang akan disediakan tercantum dalam daftar proyek infrastruktur pemerintah dan memenuhi kelayakan ekonomi dan kelayakan finansial berdasarkan hasil penilaian kelayakan.

Keempat, ketentuan pertama dan ketiga dapat dikecualikan terhadap BUMN yang sedang melaksanakan penugasan untuk menyediakan infrastruktur berdasarkan Peraturan Presiden.

Adapun jaminan untuk PPIMN, kondisi keuangannya harus sehat dan memiliki kemampuan membayar. Selain itu, dalam rangka diteruspinjamkan kepada BUMN untuk membiayai proyek infrastruktur dengan skala kecil hingga menengah.

"Melalui Perpres ini, pemerintah berharap penyediaan infrastruktur nasional, khususnya yang dilakukan oleh BUMN dapat terwujud dengan biaya pendanaan yang lebih rendah dan proses yang lebih cepat," tulis siaran pers Kementerian Keuangan, Jumat (4/9/2015).

Pengaturan lebih lanjut atas pemberian jaminan akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. (hlz/hlz)


Komentar