Kamis, 22 Agustus 2019 | 18:04 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Ekspor-Impor
Jumat, 11 September 2015 21:15

Pangkas Birokrasi, Identitas Impor Diatur Secara Online

Hery Lazuardi
(dephub.go.id)

JAKARTA -

Salah satu deregulasi dalam Paket Kebijakan Ekonomi I September 2015 yang segera digulirkan pemerintah yakni penetapan identitas impor dengan menggunakan sistem online.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, sistem itu akan menghemat waktu pengerjaan dari yang awalnya berminggu-minggu, menjadi dapat diselesaikan dalam beberapa menit saja.

"Hasil dari berbagai peraturan itu terdapat beberapa yang menonjol, seperti penetapan satu identitas impor melalui sistem online. Ini bisa menghemat pekerjaan dari yang tadinya berminggu-minggu, bisa selesai dalam hanya beberapa menit," ungkapnya, Jumat (11/9/2015).

Dia mengungkapkan hal itu dalam konferensi pers tentang Pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi I yang diumumkan Presiden Joko Widodo pada Rabu (9/11/2015). Acara itu juga dihadiri oleh Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.

Untuk deregulasi Paket Kebijakan Ekonomi itu, kata Darmin, pemerintah telah menyortir sehingga menjadi 17 Peraturan Pemerintah, 11 Peraturan Presiden, 2 Instruksi Presiden, 96 Peraturan Menteri dan 8 peraturan lainnya, sehingga total 134 peraturan.

Darmin menjelaskan kebijakan tersebut menyangkut perluasan dan pembukaan peluang investasi, baik yang sifatnya lebih pada pengembangan sektor terutama industri, maupun perdagangan dan logistik.

Ada pula ke arah pengadaan bahan baku terutama sektor pertanian, kelautan dan perikanan, hasil hutan dan barang tambang.

Selain itu, ada pengurangan pemeriksaan fisik bahan baku impor dan produk ekspor, mengurangi hambatan distribusi antarpulau. Ada pula kebijakan untuk memperlancar distribusi melalui pembangunan pusat logistik dan lainnya.

Pelaksanaan deregulasi akan dimulai dari minggu ketiga September 2015. Termasuk proses monitoring pelaksanaan, manfaat dari peraturan, serta percepatan pembangunan 14 kawasan industri sesuai dengan amanat APBN.

Darmin menegaskan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah telah dipertimbangkan melalui proses kajian dengan sungguh-sungguh.

"Serta telah disiapkan beberapa hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut untuk lebih menunjukkan seperti apa pelaksanaan kebijakan itu akan dijalankan," ujarnya seperti dikutip dalam siaran pers Kemenko Perekonomian.. (hlz/hlz)


Komentar