Kamis, 22 Agustus 2019 | 18:47 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Transportasi
Jumat, 11 September 2015 20:47

PPN Angkutan Laut Luar Negeri dan Alat Angkut Dibebaskan

Hery Lazuardi
(repro)

JAKARTA -

Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I September 2015 yang telah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Rabu (9/9/2015), mencakup deregulasi terhadap 134 peraturan.

Peraturan itu terdiri dari 17 Peraturan Pemerintah (PP), 11 Peraturan Presiden (Perpres), 2 Instruksi Presiden (Inspres), 96 Peraturan Menteri (Permen), dan 8 masuk kategori lainnya.

Menurut data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dari 17 PP yang akan dideregulasi tersebut, di dalamnya termasuk 3 PP terkait dengan sektor transportasi.

Ketiga PP itu yakni PP tentang Jasa Kepelabuhanan, revisi PP No. 146/2000 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN, serta PP tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkut Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut PPN.

Deregulasi ketiga PP itu ditargetkan terbit paling lambat Oktober 2015. Tujuan PP itu relatif sama, yakni menurunkan biaya transportasi barang sehingga harga barang turun.

Dalam PP Jasa Kepelabuhanan, pemerintah akan memberikan insentif PPN bagi angkutan laut luar negeri.

Pemerintah juga menyiapkan insentif berupa pembebasan PPN bagi alat angkut tertentu, yakni kapal laut, kereta api, dan pesawat melalui revisi PP No. 146/2000.

Adapun PP tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkut Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut PPN, pemerintah juga akan membebaskan PPN bagi alat angkut tertentu yakni kapal laut, kereta api dan pesawat. (hlz/hlz)


Komentar