Kamis, 22 Agustus 2019 | 18:05 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Ekspor-Impor
Sabtu, 12 September 2015 14:33

Regulasi Ekspor-Impor Dirombak Total dalam 2 Bulan

Hery Lazuardi
Mendag Thomas Lembong (repro)

JAKARTA -

Kementerian Perdagangan akan mempercepat deregulasi ekspor-impor untuk meningkatkan daya saing di sektor industri dan membuka peluang bisnis yang lebih luas.

Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengatakan paket deregulasi diharapkan menciptakan efisiensi supply chain sehingga menyelesaikan kelangkaan barang di berbagai daerah, menurunkan disparitas harga barang dan inflasi, serta membuka peluang kerja baru.

"Paket deregulasi dan debirokratisasi Kemendag meliputi ekspor dan impor dengan tujuan meningkatkan daya saing di sektor industri yang mencakup pengadaan impor bahan baku untuk keperluan industri dan kelancaran arus barang, serta membuka peluang bisnis yang lebih luas," kata Mendag dalam keterangan pers, Jumat (11/9/2015).

Selama ini, tuturnya, beban regulasi dan birokrasi menjadi kendala utama efisiensi perdagangan dalam memenuhi kebutuhan industri, konsumsi, dan ekspor.

Untuk ekspor saja terdapat 53 peraturan yang mencakup 2.278 jenis barang, sedangkan untuk impor terdapat 79 peraturan yang mengatur 11.534 jenis barang. Artinya, intervensi regulasi dan birokrasi sangat besar dalam perdagangan.

Begitu banyak identitas sebagai pelaku ekspor dan impor serta beragamnya perizinan, rekomendasi, pemeriksaan, dan persyaratan dokumen yang diwajibkan untuk melakukan kegiatan ekspor impor.

"Akibatnya, kemampuan bersaing di pasar global bukan semata dari faktor eksternal dan kapasitas sumber daya manusia, melainkan beban regulasi dan birokrasi yang memperlambat perebutan peluang bisnis," kata Thomas.

Dalam kebijakan deregulasi ini, lanjut Mendag, pemerintah memangkas peraturan, menyederhanakan berbagai perizinan, dan mengurangi persyaratan yang tidak relevan, serta menghilangkan pemeriksaan yang tidak diperlukan, yang selama ini ditetapkan oleh 15 kementerian/lembaga atau 18 unit penerbit perizinan.

"Deregulasi ini tidak berhenti karena masih akan terus berlanjut sampai ke peraturan dan perizinan tingkat daerah," ujarnya.

Untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dalam pelayanan perizinan telah diperkuat sistem Indonesia National Single Window (INSW), suatu pelayanan loket elektronik tunggal dalam penyelesaian proses ekspor impor.

Sistem ini menerapkan prinsip single submission, single processing, dan single synchronous decision making yang juga akan berlaku dalam kegiatan ekspor impor di kawasan Asean.

Deregulasi di bidang ekspor yang akan dilakukan antara lain penghapusan kewajiban verifikasi surveyor (LS) pada ekspor kayu, beras, precursor nonfarmasi, migas dan bahan bakar lain.

Pemeriksaan ganda dalam ekspor CPO, ekspor produk pertambangan hasil pengolahan dan pemurnian, juga dihilangkan

Di bidang impor, lanjut Thomas, deregulasi dilakukan dengan melakukan penghapusan kewajiban verifikasi surveyor (LS) pada impor (besi/baja, BPO), penghapusan rekomendasi (produk kehutanan, gula, TPT, STPP, besi/baja, barang berbasis sistem pendingin, beras, hortikultura, TPT batik dan motif batik, barang modal bukan baru, mesin multifungsi berwarna, garam industri), dan penyederhanaan persyaratan (TPT, cengkih, mutiara).

Kemendag juga menghapus HS tertentu (produk kehutanan), kemudahan pengadaan bahan baku (limbah non B3), penundaan pembatalan/penghapusan/pencabutan (ban, produk SNI wajib/SPB, label, cakram optik), revisi peraturan (API, toko modern), serta penghapusan IT (hortikultura, produk tertentu).

Dua Tahap

Deregulasi dan debirokratisasi kebijakan terkait dengan Kementerian Perdagangan ini akan diselesaikan secara bertahap, yaitu sebagian dilakukan pada akhir September 2015 dan secara keseluruhan akan diselesaikan pada akhir Oktober 2015.

Beberapa regulasi yang mejadi target deregulasi dan diselesaikan hingga akhir September 2015, antara lain Permendag yang menghilangkan kewajiban verifikasi surveyor (LS) dalam persayaratan ekspor kayu pada Permendag No. 97/M-DAG/PER/12/2014.

Permendag yang menghilangkan kewajiban verifikasi surveyor (LS) dalam persyaratan ekspor beras berdasarkan Permendag No. 19/M-DAG/PER/3/2014, dan Permendag yang menghilangkan kewajiban verifikasi surveyor (LS) dalam persyaratan ekspor precursor nonfarmasi berdasarkan Permendag No. 47/M-DAG/PER/7/2012.

Sejumlah regulasi yang bisa diselesaikan hingga akhir Oktober 2015, yaitu Permendag yang merevisi Permendag No 61/M-DAG/PER/9/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, untuk menghilangkan penelusuran teknis dan Laporan Surveyor sebagai dokumen pre-clearance produk kosmetika karena menambah tambahan waktu 17-26 hari dari RFI hingga tersedianya LS.

Selain itu, Permendag yang merevisi Permendag No. 19/M-DAG/PER/5/2008 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No. 527/MPP/KEP/9/2004 Tentang Ketentuan Impor Gula, untuk menghilangkan rekomendasi Kemenperin.

Langkah-langkah pelaksanaan deregulasi dan debirokratisasi dilakukan dengan menerbitkan Permendag baru, perizinan online, sosialisasi, pengawasan, dan evaluasi.

Permendag akan diterbitkan pada akhir September 2015 dan Oktober 2015 dengan masa transisi 3 bulan. Proses perizinan ekspor-impor akan dilakukan secara mandatory online dengan tanda tangan elektronik (digital signature) pada Oktober 2015.

"Selanjutnya akan dilakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha yang dilaksanakan bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga terkait, Dinas Perindag, dan Tim INSW," ujar Thomas.

Sementara itu, pengawasan dalam pelaksanaan terhadap revisi kebijakan Kementerian Perdagangan ini akan dilakukan dengan mekanisme post-audit dan Rakortas, serta memperkuat tim terpadu pengawasan barang beredar (K/L terkait dan aparatur penegak hukum).

"Evaluasi akan dilakukan secara berkala setiap 6 bulan sekali oleh Tim Deregulasi Perdagangan, Kementerian Perdagangan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian," ujarnya. (hlz/hlz)


Komentar