Selasa, 19 November 2019 | 01:49 WIB

Visit our social media :
Home / Transportation / Dock & Repair
Kamis, 17 September 2015 10:13

INCAFO Dorong ABG Majukan Industri Perkapalan Nasional

Hery Lazuardi
Kapal Kontainer (repro)

JAKARTA - Indonesian Cabotage Advocation Forum (Incafo) melalui forum konsolidasi akademisi, businessman dan government (ABG) mendesak Percepatan Pemberdayaan Industri Perkapalan Nasional dengan menyiapkan roadmap (Peta jalan) pembangunan kapal di galangan nasional.

Langkah ini dilakukan sebagai perwujudan dari peningkatan kualitas program Asas Cabotage di Indonesia. Mereka juga mendesak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) yang membebaskan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembangunan kapal pada galangan kapal dalam negeri mulai Oktober 2015.

Penghapusan PPN yang merupakan bagian dari insentif fiskal merupakan langkah kongkret yang harus diambil Pemerintah dalam rangka mewujudkan industri galangan kapal sebagai lokomotif bagi bangkit dan berdayanya industri perkapalan nasional dan industri pendukungnya.

Demikian salah satu hasil Bincang-Bincang Kedaulatan Maritim & Energi, Ikatan Alumni Universitas Indonesia Fakultas Teknik Universitas Indonesia edisi ke-2, pekan lalu.

"Kompensasi pembebasan PPN sudah tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah pasti negara akan mendapatkan pemasukan dari bertumbuhnya industri perkapalan," tulis Incafo.

Di sisi lain, konsolidasi ABG juga menyepakati insentif fiskal sebagai langkah nyata yang wajib diberikan pemerintah dalam rangka menjadikan program kemaritiman indonesia terwujud dengan dukungan lahirnya industri yang padat karya dan padat teknologi.

Sementara itu, agar terukur dan terprogramnya upaya pemberdayaan industri perkapalan nasional, ABG pada 2015 ini merumuskan peta jalan pembangunan kapal indonesia yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi dan kapasitas galangan dan kondisi perairan yang diistilahkan dengan KAPAL INDONESIA.

Dengan cara seperti ini, secara bertahap mulai awal 2016 hingga 2026, sudah ada kesepakatan bersama, sebangsa dan setanah air, untuk ukuran dan jenis kapal yang wajib dibangun pada galangan kapal di Indonesia sehingga secara bertahap impor kapal dapat dilarang.

Dalam rangka mendukung program tersebut, ABG melihat perlunya dikukuhkan payung hukum dan sekretariat tetap bagi pemberdayaan industri perkapalan nasional dengan melibatkan ABG yang fokus ditugaskan untuk meyusun payung hukum yang kuat. (hlz/hlz)


Komentar