Kamis, 19 September 2019 | 02:55 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Logistik / Industri
Jumat, 18 September 2015 07:27

Deregulasi Perindustrian Ditargetkan Tuntas Akhir September

Hery Lazuardi
Sekjen Kemenperin Syarif Hidayat (Kemenperin)

JAKARTA - Kementerian Perindustrian mempercepat penyelesaian 15 deregulasi yang terkait dengan perindustrian pada akhir September 2015.

Deregulasi tersebut meliputi 1 Peraturan Pemerintah tentang Sarana Penunjang Pengembangan Industri (Kawasan Industri) serta 14 Peraturan Menteri Perindustrian terkait dengan rekomendasi izin ekspor dan impor.

"Deregulasi itu bukan menghilangkan peraturan tersebut, tetapi kami akan memperbaiki cara-cara pengendaliannya untuk mengawasi agar lebih efisien sehingga tidak akan mempersulit pelaku usaha seperti dalam proses izin ekspor dan impor," kata Sekjen Kemenperin Syarif Hidayat.

Dia mengungkapkan hal itu dalam Focus Group Discussion dengan Forum Wartawan Industri (Forwin) di Kantor Kemenperin, Rabu (16/9/2015). Acara itu juga dihadiri Kapuskom Kemenperin Hartono dan Kepala Biro Perencanaan Kemenperin Sanwani Mahmud.

Mengenai deregulasi PP KI, jelas Syarif, langkah perbaikan yang akan dilakukan adalah memisahkan substansi terkait KI dari RPP Sarana dan Prasarana Industri menjadi RPP tersendiri. Selanjutnya, mempercepat harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

"Rencana aksi yang akan kami lakukan adalah sosialisasi dan implementasi peraturan baru tersebut, yang diharapkan dengan terbitnya PP KI akan mempermudah pelaksanaan pembangunan KI," ujarnya.

Adapun, deregulasi 14 permenperin dilakukan untuk meningkatkan efisiensi industri serta menghilangkan beban impor sehingga tersedianya barang terkait dan menjadi lebih murah.

Penyusunan revisi permenperin menjadi tanggung jawab Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI).

Syarif mengharapkan deregulasi mampu mendorong daya saing industri nasional di tengah melemahnya perekonomian dunia.

"Kami juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung pelaksanaan deregulasi, antara lain merasionalisasi peraturan dengan menghilangkan duplikasi, redundansi, atau irrelevant regulations, melakukan keselarasan antar peraturan, dan melakukan konsistensi peraturan," ungkapnya. (hlz/hlz)


Komentar