Kamis, 14 November 2019 | 02:59 WIB

Visit our social media :
Home / Logistic / Freight/Cargo
Rabu, 23 September 2015 22:21

Transaksi Rupiah di Pelabuhan Justru Picu Ketidakpastian, Ini Penyebabnya

Hery Lazuardi
(Pelindo III)

JAKARTA -

Pelaku usaha logistik nasional mendesak pemerintah menegakkan aturan wajib penggunaan mata uang rupiah dalam seluruh kegiatan transaksi di pelabuhan.

Pasalnya, saat ini aturan itu justru menimbulkan ketidakpastian bagi pengguna jasa pelabuhan karena tarif rupiah yang dikenakan masih mengacu pada kurs dolar AS yang cenderung menguat.

"Meskipun sudah ada aturan transaksi dalam rupiah di pelabuhan, tetapi tarif yang dikenakan adalah kurs dolar AS yang di-rupiahkan. Akibatnya, ketika dolar AS menguat seperti sekarang, tarif rupiahnya makin tinggi," kata Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Masita, Rabu (23/9/2015).

Dia mengungkapkan hal itu saat konferensi pers Indonesia Transport, Supply Chain & Logistics (ITSCL) yang akan digelar pada 7-9 Oktober 2015 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta.

Kondisi tersebut, menurut dia, justru menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha karena tarif rupiah yang dikenakan lebih tinggi dibandingkan dengan kurs dolar AS yang berlaku, sebab ada unsur spekulasi.

Seharusnya, lanjut Zaldy, pemerintah mengatur dan mengawasi agar tarif yang diterapkan benar-benar dalam rupiah, bukan tarif dolar AS yang dikonversikan ke dalam rupiah. "Apakah dengan hedging atau penetapan tarif rupiah, ada banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah," ujarnya.

Sekjen Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menegaskan yang dipermasalahkan pelaku usaha bukanlah biaya freight dalam dolar AS, melainkan biaya handling di pelabuhan.

"Perusahaan pelayaran menetapkan kurs yang tidak masuk akal, hingga Rp17.000 per dolar AS [kurs saat ini Rp14.300 per dolar AS], sehingga biaya angkut membengkak. Kami minta tarif benar-benar dalam rupiah, bukan konversi dari dolar AS," ungkapnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan menambahkan kebijakan transaksi dalam rupiah yang bertujuan baik justru menimbulkan ketidakpastian baru.

"Saat dolar AS cenderung menguat seperti sekarang, kurs dipatok lebih tinggi itu guna mengantisipasi gejolak kurs sebab pembayaran biasanya dilakukan 1 bulan ke depan," jelasnya.

Wakil Ketua Bidang Logistik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Carmelita Hartoto mengatakan pihaknya mendukung penggunaan rupiah dalam seluruh kegiatan transaksi di pelabuhan.

"Penggunaan mata uang rupiah adalah dalam rangka menciptakan rupiah yang lebih berwibawa dan semakin kuat. Kami mendukung kebijakan itu," ujarnya. (hlz/hlz)


Komentar