Senin, 21 Oktober 2019 | 00:08 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Pelabuhan
Rabu, 30 September 2015 17:30

PP Kepelabuhanan Direvisi, Konsesi Pelabuhan Bisa Penunjukan Langsung

Hery Lazuardi
(Pelindo III)

JAKARTA - Penyelenggara pelabuhan melalui badan usaha pelabuhan (BUP) kini bisa memberikan konsesi melalui penugasan atau penunjukan , menyusul penerbitan Peraturan Pemerintah No. 64/2015 sebagai revisi PP No. 61/2009 tentang Kepelabuhanan.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Bobby R. Mamahit menjelaskan fokus revisi PP Kepelabuhanan adalah pasal 74 ayat (2) tentang mekanisme pemberian konsesi oleh pemerintah kepada BUP dari pelelangan menjadi pelelangan atau penugasan/penunjukan.

"Kalau dalam PP 61/2009, mekanisme konsesi itu hanya melalui pelelangan, maka dalam PP 64/2015 mekanismenya bisa melalui pelelangan atau penunjukan/penugasan," kata Bobby saat sosialisasi PP No. 64 Tahun 2015 di Jakarta, Rabu (30/9/2015).

Sesuai Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, penyelenggara kepelabuhanan adalah pemerintah yaitu Kementerian Perhubungan. Namun, penyelenggaraannya dikonsesikan kepada BUP jangka waktu tertentu. "Jadi operator pelabuhan yang ditunjuk harus tunduk kepada aturan pemerintah," ujarnya.

Dalam hal pemberian konsesi melalui penugasan atau penunjukan, jelas Bobby, harus memenuhi ketentuan yaitu lahan harus dimiliki BUP dan invetasi sepenuhnya dilakukan BUP dan tidak menggunakan pendanaan yang bersumber dari APBN atau APBD.

Dalam ayat (1) pasal pasal 74 PP 61/2009, jika konsesi telah berakhir fasilitas pelabuhan hasil konsesi beralih atau diserahkan kembali kepada penyelenggara pelabuhan.

Dalam ayat (1) pasal 74 PP 64/2015 isinya sama, tetapi di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan pasal 1a yang berbunyi lahan hasil konsesi beralih atau diserahkan kepada penyelenggara pelabuhan sesuai dengan perjanjian yang diperhitungkan dengan jangka waktu pemberian konsesi.

Perubahan juga terjadi pada pasal 75 ayat (2). Dalam PP 61/2009 disebutkan fasilitas pelabuhan yang sudah beralih kepada penyelenggara pelabuhan, pengelolaannya diberikan kepada BUP untuk kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang berdasarkan kerja sama pemanfaatan melalui mekanisme pelelangan.

Sementara itu, dalam pasal 75 ayat (2) PP 64/2015 berbunyi pengelolaan terhadap lahan dan fasilitas pelabuhan yang sudah beralih kepada penyelenggara pelabuhan diberikan kepada BUP untuk kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang berdasarkan kerja sama pemanfaatan yang dilaksanakan sesuai ketentuam peraturan perundang-undangan.

Adapun pada ayat (3) pasal 75 yang berbunyi BUP yang telah ditetapkan melalui mekanisme pelelangan dalam melaksanakan kegiatan pengusahaannya di pelabuhan harus sesuai ketentuan perundang-undangan dihapus.

Penghapusan juga pada ayat (4) pasal 75 yang berbunyi kerja sama pemanfaatan diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 tahun sejak perjanjian kerjasama pemanfaatan ditandatangani. (dephub.go.id) (hlz/hlz)


Komentar