Rabu, 20 November 2019 | 04:26 WIB

Visit our social media :
Home / Transportation / Railway
Kamis, 01 Oktober 2015 09:49

Jepang Mundur dari Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung

Hery Lazuardi
(repro)

JAKARTA - Jepang dipastikan mundur dari megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung, tetapi tetap menjajaki kerja sama pembangunan proyek infrastruktur lain di Indonesia.

"Swasta Jepang tidak dapat terlibat dalam skema kerja sama bisnis [business to business] proyek kereta cepat karena tidak sesuai dengan model bisnis dan regulasi pemerintah Jepang," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Sofyan Djalil seperti dikutip setkab.go.id, Rabu (30/9/2015).

Sofyan ditugaskan Presiden Joko Widodo menemui pejabat pemerintah Jepang untuk menyampaikan keputusan pemerintah terkait dengan rencana pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung.

Dia menjelaskan bisnis model dan undang-undang Jepang tidak memungkinkan bantuan atau kredit konsensi diberikan kepada perusahaan Jepang, baik milik pemerintah maupun swasta.

Rencana kerja sama Jepang dalam proyek kereta cepat awalnya menggunakan skema bantuan antarpemerintah dengan syarat adanya jaminan dari anggaran pemerintah Indonesia.

Setelah Jepang menuntaskan studi kelayakan tahap pertama, Pemerintah China juga menyampaikan minatnya untuk mengerjakan proyek kereta api cepat itu.

Menurut hasil studi Jepang, biaya pembangunan proyek kereta cepat sekitar US$6,2 miliar, sedangkan menurut China sekitar US$5,5 miliar.

Presiden memutuskan menolak proposal kedua negara itu dengan alasan tiga hal prinsip, yaitu proyek tersebut akan lebih baik bersifat B to B, tidak membebani APBN, dan tidak ada jaminan pemerintah.

"Kita tidak ingin beri beban pada APBN. Jadi, sudah saya putuskan bahwa kereta cepat itu tidak gunakan APBN. Tidak ada penjaminan dari pemerintah. Saya serahkan kepada BUMN untuk melakukan B to B," kata Jokowi.

Sikap resmi itu telah disampaikan Sofyan kepada pemerintah Jepang dalam pertemuannya dengan Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga di Tokyo, Senin (28/9/2015). (hlz/hlz)


Komentar