Kamis, 14 November 2019 | 03:35 WIB

Visit our social media :
Home / Regulation / General News
Selasa, 06 Oktober 2015 08:27

Paket Kebijakan Ekonomi Tahap III: Perizinan Pertanahan dan Agraria Dipangkas

Translog Today
(Kementerian PUPR)

JAKARTA - Pemerintah akan memangkas perizinan di sektor pertanahan dan agraria guna mendorong investasi, khususnya di bidang infrastruktur. Kebijakan ini dituangkan dalam Paket Kebijakan Ekonomi Tahap III, yang akan diumumkan pada Kamis (8/10/2015).

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan paket kebijakan ekonomi ini masih berkaitan dengan antisipasi pemerintah untuk membuat dunia usaha semakin ramah investasi, tetapi juga memproteksi pelaku dunia usaha yang sudah ada.

"Hal yang segera diumumkan pada Kamis nanti, yaitu mengenai kemudahan perizinan di sektor pertanahan dan agraria, yaitu sektor yang selama ini sangat memberikan kerumitan bagi siapapun nanti akan dipermudah," katanya seusai rapat terbatas di kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/10/2015).

Dia mengatakan kebijakan yang sedang disiapkan tersebut diharapkan benar-benar mampu menyelesaikan proses perizinan secara signifikan, misalnya terkait dengan Hak Guna Usaha (HGU), perizinan di kawasan dan sebagainya.

Hal lain yang dilakukan dalam waktu dekat, kata Praamono, Presiden Joko Widodo akan mengumpulkan semua kepala daerah, yaitu Bupati, Walikota, Gubernur, agar memberikan antisipasi positif terhadap kebijakan pemerintah pusat terkait dengan perubahan mendasar di bidang perizinan itu.
(hlz/hlz)


Komentar