Minggu, 18 November 2018 | 00:27 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Penerbangan
Rabu, 07 Oktober 2015 21:31

Izin Aviastar Dibekukan, Menhub Dinilai Tidak Bijaksana

Hery Lazuardi
Pesawat Aviastar (repro)

JAKARTA - Keputusan Kementerian Perhubungan membekukan izin operasi Aviastar Mandiri dinilai tidak bijaksana, apalagi dilakukan terhadap maskapai penerbangan rute perintis yang seharusnya dibantu oleh pemerintah.

Pembekuan izin Aviastar karena Kemenhub menilai maskapai itu belum memenuhi persyaratan jumlah pesawat sesuai dengan UU No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Keputusan itu dikeluarkan saat salah satu pesawat jenis Twin Otter milik perusahaan penerbangan itu jatuh di pegunungan Latimojong, Luwu, Sulawesi Selatan, dan menewaskan semua penumpangnya. Meski demikian, Kemenhub membatah pencabutan izin terkait dengan kecelakaan tersebut.

Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo mengatakan pengusaha, dalam hal ini maskapai penerbangan, seharusnya dibina dengan baik oleh Kemenhub yang memahami undang-undang dan peraturan yang dibuatnya.

"Kalau izinnya sampai dicabut berarti Menteri Perhubungan yang paling bertanggung jawab. Itu berarti dia tidak berhasil membina sektor penerbangan, apalagi Aviastar sudah beroperasi cukup lama," katanya, Rabu (7/10/2015).

Menurut dia, maskapai penerbangan mendapatkan izin operasi dari Kemenhub dan setiap terbang selalu melalui izin dari Otoritas Bandara yang merupakan wakil dari Menteri Perhubungan. "Kalau ada masalah dengan maskapai itu, yang paling bertanggung jawab berarti Menhub," ujarnya.

Sebagai maskapai yang melayani rute perintis, lanjut Bambang, Menhub Ignasius Jonan seharusnya membantu Aviastar agar bisa berkembang, bukan justru menjatuhkannya.

"Kalau perlu pemerintah menyediakan pesawatnya, seperti di angkutan laut dimana pemerintah menyediakan kapal untuk operator melayani rute perintis," katanya.

Dia menilai Menhub Ignasius Jonan tidak berhasil menerapkan UU dengan baik dan bijaksana sebab maskapai yang masih aktif dipaksa menghentikan operasinya.

Kemenhub dalam laporannya menyebutkan pembekuan operasi Aviastar sebab jumlah pesawat maskapai itu tidak memenuhi ketentuan. Untuk AOC 121 (di atas 30 penumpang), maskapai hanya memiliki tiga pesawat.

Dalam Pasal 118 ayat (2) huruf a UU Penerbangan mensyaratkan maskapai niaga berjadwal harus memiliki paling sedikit lima unit pesawat dengan jenis yang mendukung kelangsungan usaha sesuai dengan rute yang dilayani.

Kemenhub memberikan waktu satu bulan kepada Aviastar untuk memenuhi persyaratan tersebut. Jika tidak dipenuhi, izin penerbangan berjadwal Aviastar akan dicabut.
(hlz/hlz)


Komentar