Jumat, 24 Mei 2019 | 22:07 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Ekspor-Impor
Rabu, 07 Oktober 2015 16:56

Paket Kebijakan Ekonomi Dinilai Kurang Realistis dan Kebablasan

Hery Lazuardi
Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo (repro)

JAKARTA - Paket Kebijakan Ekonomi yang digulirkan pemerintahan Joko Widodo dinilai kurang realistis dan keblablasan sehingga efektivitasnya untuk menggairahkan perekonomian yang sedang terpuruk diragukan.

Menurut anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo, Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I dan II yang telah diumumkan dalam waktu relatif singkat memberikan kesan pemerintah panik menghadapi kondisi ekonomi yang sedang lesu.

"Akibatnya, pemerintah membuat kebijakan dengan tergesa-gesa dan kurang dipertimbangkan secara matang. Saya khawatir banyak aturan yang kebablasan sehingga berpotensi merugikan negara di kemudian hari," katanya, Rabu (7/10/2015).

Dia mempertanyakan urgensi dan efektivitas Paket Kebijakan Ekonomi tersebut mengingat kelesuan ekonomi nasional saat ini lebih disebabkan oleh rendahnya daya beli masyarakat.

"Paket kebijakan itu lebih kepada peningkatan investasi dan daya saing industri, padahal daya beli masyarakat sedang merosot. Soal kemudahan berusaha itu sudah menjadi tugas pemerintah, tidak perlu paket tetap harus dilakukan terus-menerus," ujarnya.

Bambang mengkritisi layanan investasi 3 jam di kawasan industri yang dinilainya kurang realistis dan kebablasan. Dia mempertanyakan kemampuan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memastikan kredibilitas calon investor, termasuk permodalan dan kompetensinya, hanya dalam waktu 3 jam.

"Apa manfaatnya layanan bisa 3 jam apabila calon investor ternyata tidak bisa merealisasikan investasinya. Lebih baik buat aturan yang realistis tetapi terjamin, sebab izin usaha itu juga bertujuan untuk memproteksi konsumen di dalam negeri," kata Bambang.
(hlz/hlz)


Komentar