Kamis, 22 Agustus 2019 | 18:39 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Transportasi
Rabu, 07 Oktober 2015 20:55

Paket Kebijakan Ekonomi Tahap III: Harga Solar Turun Rp200/Liter, Premium Tetap

Translog Today
(repro)

JAKARTA - Pemerintah menurunkan harga sejumlah bahan bakar minyak, yaitu avtur, Pertamax, Pertalite, dan solar, serta LPG 12 kg yang berlaku mulai Oktober hingga Desember 2015.

Penetapan harga itu dituangkan dalam Paket Kebijakan Ekonomi Tahap III, sebagai kelanjutan dari Paket Kebijakan Tahap I pada 9 September dan Paket Kebijakan Tahap II pada 29 September 2015.

Adapun harga BBM jenis Premium tetap Rp 7.400/liter (Jawa, Sumatera, Bali atau Jamali) dan Rp 7.300/liter di luar Jamali, sementara harga solar bersubsidi diturunkan Rp200/liter sehingga harga eceran menjadi Rp6.700/liter.

"Harga-harga ini berlaku mulai Oktober sampai Desember 2015," kata Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam keterangan pers didampingi sejumlah menteri Kabinet Kerja di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/10/2015) petang.

Selain itu, pemerintah juga menetapkan harga gas untuk pabrik dan lapangan gas baru, yang disesuaikan dengan daya beli industri pupuk, yakni US$7 /MMBtu. Adapun harga gas untuk industri lainnya, seperti petrokimia dan sebagainya, akan diturunkan sesuai dengan kemampuan industri masing-masing.

"Aturan mengenai harga gas ini baru akan berlaku efektif 1 Januari 2016 karena masih harus diubah aturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak [PNBP]," jelas Darmin.

Dia menegaskan penurunan harga gas ini tidak mempengaruhi penerimaan dari bagian perusahaan gas kontrak karya. "Ini yang dikorbankan dikurangi adalah PNBP-nya dan biaya distribusinya. Jadi tolong dicatat baik-baik, bahwa ini tidak mempengaruhi," tegasnya.

Untuk membantu sektor industri, pemerintah juga menurunkan tarif listrik untuk pelanggan I3 dan I4 yakni sebesar Rp12 - Rp13 per kWh mengikuti penurunan harga minyak. Ada juga diskon untuk pemakaian tengah malam mulai dari pukul 23.00 hingga 08.00 sebesar 30%.

Bagi industri padat karya dan berdaya saing lemah, pemerintah juga memberikan penundaan pembayaran tagihan rekening listrik hingga 40% dari tagihan listrik 6 atau 10 bulan pertama, dan bisa melunasinya secara diangsur pada bulan ke-13.
(hlz/hlz)


Komentar