Senin, 18 November 2019 | 20:51 WIB

Visit our social media :
Home / Transportation / Shipping
Senin, 12 Oktober 2015 20:19

Pelni Ditunjuk Layani Angkutan Barang ke Daerah Terpencil

Translog Today
Kapal Pelni (Setkab)

JAKARTA - Pemerintah menunjuk PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) untuk melayani pelayaran angkutan barang ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan sesuai dengan trayek yang ditetapkan.

Penunjukan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut, yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 1 Oktober 2015.

"Pemerintah memberikan penugasan sebagaimana dimaksud kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni)," bunyi Pasal 4 ayat (2) Perpres No. 106 Tahun 2015 itu.

Penugasan kepada BUMN pelayaran itu untuk menjamin ketersediaan barang dan mengurangi disparitas harga di masyarakat, serta untuk menjamin kelangsungan pelayaan penyelenggaraan angkutan barang ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan dalam mendukung tol laut.

Barang dimaksud berupa semua jenis komoditas yang dibongkar atau dimuat dari dan ke kapal, meliputi barang kebutuhan pokok dan barang penting sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Pemerintah menetapkan tiga aturan dalam penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO) untuk angkutan barang tersebut, yakni melaksanakan pelayaran angkutan barang berdasarkan tarif dan jaringan trayek yang telah ditetapkan oleh Menteri (Menhub).

Selain itu, memberikan perlakukan dan pelayanan bagi semua pengguna jasa sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri, serta menjaga keselamatan dan keamanan angkutan barang.

Selain Pelni, pemerintah melalui Menteri terkait bisa menugaskan BUMN lain di bidang angkutan laut apabila diperlukan. Biaya pelaksanaan PSO ini dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada bagian anggaran Kementerian Perhubungan.

Kontrak dengan BUMN di bidang angkutan laut itu, menurut Perpres ini, ditandatangani segera setelah diterbitkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). (hlz/hlz)


Komentar