Kamis, 14 November 2019 | 02:36 WIB

Visit our social media :
Home / Regulation / General News
Jumat, 16 Oktober 2015 13:58

Paket Kebijakan Ekonomi Tahap IV: Upah Buruh Dipastikan Naik Tiap Tahun

Translog Today
Menko Perekonomian Darmin Nasution (ekon.go.id)

JAKARTA - Pemerintah kembali meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap IV, melengkapi Paket Kebijakan Tahap I, II, dan III yang telah diumumkan dalam sebulan terakhir.

Paket tahap IV terdiri dari tiga paket, yaitu berkaitan dengan sistem pengupahan, tindak lanjut Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan kredit usaha kecil menengah (UKM) untuk ekspor guna mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Pada paket IV kini keinginan untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya, dunia usaha dan investasi diberikan kemudahan untuk membuka lapangan kerja," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat memberikan pengantar pengumuman Paket Kebijakan IV di kantor Kepresidenan Jakarta, Kamis (15/10/2015) petang.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, untuk mendukung pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya dilakukan formula yang sederhana dalam penetapan upah minimum, tepatnya upah minimum provinsi (UMP).

Menurut Darmin, negara hadir dalam bentuk jaring pengaman atau safety net, jaring pengaman sosial melalui upah minimum dengan sistem formula. Intervensi negara guna memastikan buruh tidak terjatuh dalam upah murah. Di sisi lain, pengusaha mendapatkan kepastian dalam berusaha.

"Dengan kebijakan ini juga upah buruh dipastikan naik setiap tahun, karena ada isu naiknya 5 tahun sekali, tidak. Naik setiap tahun, dengan besaran kenaikan yang terukur," jelasnya seperti dikutip setkab.go.id.

Terkait dengan upah minimun itu, lanjut Menko Perekonomian, negara hadir dalam bentuk pengurangan beban hidup melalui kebijakan sosial seperti kartu pintar, kartu sehat dan seterusnya, yang semua berkaitan menjadi jaring pengaman.

Mengenai kebutuhan hidup layak (KHL), Darmin menjelaskan negara hadir dalam bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap berlangsungnya dialog sosial bipartit antara pengusaha dengan pekerja, sehingga tidak perlu harus membuang tenaga dan waktu panjang lebar.

"Adanya formula ini kira-kira konsepsinya seperti ini, bahwa yang namanya kebutuhan hidup layak itu bagaimanapun sudah berjalan selama ini berdasarkan metode dan juga kesepakatan yang sudah ada dan itu dipakai oleh formula ini sebagai apa? Sebagai basis, bahwa upah minimum di suatu provinsi. Pada tahun yang berjalan, itu adalah basis, dasar bagi perhitungan upah bagi tahun depan, yang akan berlaku segera dengan formula ini," jelas Darmin.

Menurut dia, upah tahun depan ini yang akan ditetapkan dengan formula ini adalah upah minimum sekarang ditambah presentase kenaikan atau inflasi atau perubahan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi.

"Jadi kalau inflasi 5%, pertumbuhan ekonomi misalnya 5% ya 10%. Berarti tahun depan, di daerah itu, upah minimum adalah upah minimum tahun ini ditambah 10%. Tahun depannya hitung lagi. Siapa yang berlaku penjumlahan tahun ini, dengan inflasi dan pertumbuhan itu ditambah lagi dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi," jelas Darmin.

Dia menilai konsep penentuan upah itu sudah bisa dikatakan adil karena di negara lain apalagi negara maju, tidak memberikan pertumbuhan ekonomi semuanya kepada buruh. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi itu bukan hanya peranan dari buruh, tetapi juga peranan pengusaha dan pemilik modal.

"Jadi biasanya dibagi. Inflasi plus sebagian dari ini. Tapi di kita, kesepakatannya adalah inflasi ditambah seluruh pertumbuhan itu sendiri. Kecuali di delapan provinsi," jelas Darmin.

Menurut dia, kedelapan provinsi itu belum bisa mengikuti formula sistem pengupahan tersebut karena upah minimum di daerah itu saat ini belum bisa dianggap layak. Untuk kasus ini, pemerintah memberikan masa transisi 4 tahun untuk menaikkan upah ke tingkat yang dinilai layak.

"Jadi kalau bedanya 20%, berarti upah minimumnya di bawah KHL, maka sekarang 20% dibagi 4 sama dengan 5%. Jadi kalau 10% kenaikannya karena pertumbuhan dan inflasi, tambah lagi 5% sehingga menjadi 15%. Tahun depan inflasi dan pertumbuhan tambah lagi 5%. Kalau bedanya 24% berarti tambah 6%, Sehingga 4 tahun dari sekarang, UMP di provinsi itu akan berada pada posisi yang sama, KHL-nya tercapai. Itu adalah rumusannya," papar Darmin. (hlz/hlz)


Komentar