Senin, 18 November 2019 | 10:22 WIB

Visit our social media :
Home / Regulation / General News
Rabu, 21 Oktober 2015 22:01

Formula Baru Upah Minimum Tidak Dorong Produktivitas

Hery Lazuardi

JAKARTA - Kebijakan pemerintah menetapkan upah minimum hanya berdasarkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi dinilai terlalu menyederhanakan persoalan dan tidak mencerminkan produktivitas pekerja.

Seharusnya, menurut anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Bambang Haryo, sistem pengupahan mengacu pada standardisasi produktivitas pekerja, selain memperhitungkan kebutuhan hidup layak (KHL).

"Terlalu menyederhanakan masalah dan menunjukkan pemerintah mencari gampangnya saja. Sistem pengupahan tidak hanya soal pemenuhan KHL, tetapi juga harus bisa mendorong produktivitas sehingga meningkatkan daya saing industri," ujarnya, Selasa (20/10/2015).

Bambang mengatakan salah satu masalah pengupahan di negara ini adalah banyaknya kepala daerah yang menaikkan upah minimum berdasarkan kepentingan politik atau untuk pencitraan.

"Kepentingan pencitraan ini menimbulkan ketidakselarasan dalam sistem pengupahan. Seharusnya penetapan upah berdasarkan [kepentingan] negara, bukan kepala daerah, dan harus dilihat juga produktivitas yang terukur," ujarnya.

Sebenarnya, lanjut Bambang, buruh membutuhkan perhatian pemerintah terhadap biaya hidup yang terus meningkat, melampaui kenaikan upah mereka. Apalagi, kenaikan biaya hidup lebih disebabkan pemerintah tidak efisien.

Sebagai contoh, harga bahan bakar minyak dan listrik di Indonesia lebih mahal dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia. Tarif listrik di Indonesia mencapai 11-13 sen dolar AS, sedangkan di Singapura dan Malaysia hanya sekitar 6 sen dolar AS.

Selain itu, biaya transportasi di Indonesia lebih mahal dari Malaysia ataupun China akibat minimnya sarana transportasi massal. Belum lagi harga bahan makanan, seperti harga daging yang lebih dari Rp100.000 per kg, sedangkan di Malaysia hanya sekitar Rp50.000 dan Singapura Rp70.000 per kg.

"Kondisi ini sebenarnya bukti bahwa buruh lebih menuntut biaya hidup bisa diturunkan daripada upah naik sedikit tetapi biaya hidup naik lebih tinggi karena pemerintah tidak mampu mengendalikan harga," kata Bambang.

Sistem pengupahan merupakan salah satu poin utama dalam Paket Kebijakan Ekonomi Tahap IV yang diumumkan pemerintah pada 15 Oktober 2015. Sistem pengupahan itu menerapkan formula perhitungan upah minimum yang diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan.

Berdasarkan formula baru itu, upah minimum tahun berikutnya dihitung dari upah tahun berjalan ditambahkan dengan upah tahun berjalan dikalikan dengan hasil penjumlahan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Pada saat PP itu berlaku mulai 2016, upah minimum provinsi (UMP) yang masih di bawah KHL, Gubernur wajib menyesuaikan UMP sama dengan KHL secara bertahap paling lama 4 tahun.

Dengan demikian, pada tahun kelima sudah tidak ada lagi UMP yang di bawah KHL. Evaluasi KHL dilakukan setiap 5 tahun sekali karena menurut survei BPS perubahan pola konsumsi masyarakat berlangsung rata-rata 5 tahun sekali.

Pengusaha juga wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah berdasarkan PP ini paling lambat 2 tahun sejak PP diundangkan.
(hlz/hlz)


Komentar