Kamis, 22 Agustus 2019 | 18:15 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Ekspor-Impor
Kamis, 22 Oktober 2015 06:52

Bambang Haryo: Paket Kebijakan Ekonomi Tidak Berdasarkan Konsep Jelas

Hery Lazuardi
Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo (Translogtoday)

JAKARTA - Empat paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah dalam waktu singkat dinilai tidak berdasarkan konsep ekonomi yang jelas dan tidak direncanakan secara matang.

Bambang Haryo, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra, mengatakan pemerintah terkesan hanya menambal sulam kebijakan yang sudah ada, kemudian mengemasnya dengan istilah paket kebijakan ekonomi.

"Paket kebijakan itu bukan sesuatu yang istimewa tetapi dikemas saja dalam istilah paket kebijakan sehingga seolah-olah menjadi angin segar bagi ekonomi yang sedang terpuruk," katanya, Selasa (20/10/2015).

Menurut Bambang, revisi regulasi dan penerbitan peraturan baru dalam jumlah besar dalam waktu sangat singkat sekitar 1 bulan justru menunjukkan pemerintah tidak memiliki grand design atau konsep ekonomi yang jelas.

"Seharusnya tidak terburu-buru sebab bisa berdampak negatif bagi perekonomian di masa mendatang. Yang diharapkan bukan banyaknya paket, tetapi efektivitas dan manfaat riilnya bagi rakyat," ujarnya.

Dia juga menilai paket kebijakan I, II, III, hingga IV dan kemungkinan disusul dengan paket-paket selanjutnya tidak akan berdampak besar terhadap perekonomian nasional, termasuk nilai tukar rupiah.

"Penguatan rupiah lebih disebabkan kondisi ekonomi Amerika Serikat, dan intervensi Bank Indonesia yang menggojrot pasar uang sebab tidak mungkin rupiah bisa menguat hingga 1.000 poin dalam sehari," ujarnya.

Bambang mengkhawatirkan apresisasi nilai rupiah yang tidak fundamental itu akan menjadi bumerang bagi perekonomian, apalagi permintaan dolar AS diprediksi melonjak lagi menjelang akhir tahun karena pinjaman dunia usaha akan jatuh tempo.

"Buktinya, rupiah kembali melemah dalam beberapa hari terakhir. Gejolak nilai tukar yang tajam seperti ini tidak bagus karena menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha," ujarnya.

Selain ekonomi yang memburuk, dia menilai kinerja pemerintah tidak memuaskan di sejumlah bidang, seperti politik, keamanan, lingkungan hidup, dan olahraga.

Beberapa kebijakan pemerintah yang kontraproduktif, menurut Bambang, antara lain pelaksanaan hukuman mati yang mengganggu hubungan internasional, kerusakan ekosistem laut akibat penenggelaman kapal ilegal, pembekuan PSSI, seta kegagalan menanggulangi kebakaran hutan dan bencana asap.
(hlz/hlz)


Komentar