Kamis, 22 Agustus 2019 | 18:29 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Transportasi
Senin, 26 Oktober 2015 20:20

Pemerintah Dinilai Gagal Atasi Kebakaran Hutan dan Kabut Asap

Hery Lazuardi
Kebakaran hutan

JAKARTA - Pemerintah dinilai gagal menanggulangi kebakaran hutan dan kabut asap sehingga memperburuk kinerja ekonomi nasional dan kesehatan masyarakat secara luas.

Menurut Bambang Haryo, anggota Komisi VI DPR RI, kebakaran hutan dan kabut asap yang sudah berlangsung beberapa bulan terakhir menunjukkan pemerintah tidak mampu menjaga hutan sebagai kekayaan hayati yang tidak ternilai harganya.

"Kebakaran hutan justru meluas sehingga sangat mengganggu aktivitas ekonomi dan kesehatan masyarakat. Tidak hanya di Sumatera dan Kalimantan, tetapi juga di Jawa, Sulawesi, hingga Papua," ujarnya, Senin (26/10/2015).

Bambang mengatakan sudah lebih dari 2.000 penerbangan tertunda atau dibatalkan karena sedikitnya 25 bandara lumpuh akibat kabut asap sehingga aktivitas ekonomi masyarakat terganggu.  

Senin sore (26/10/2015), Kementerian Perhubungan kembali mengirimkan Notice to Airman (Notam) kepada 24 bandara yang dinyatakan terdampak kabut asap.

Meskipun 24 bandara itu tidak ditutup, Kemenhub memberikan peringatan berupa Notam kepada maskapai dan airman tentang jarak pandang di masing-masing bandara yang terdampak kabut asap.

Bambang menilai Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara melakukan sejumlah kekeliruan sehingga kebakaran hutan tidak kunjung berhasil ditanggulangi.

Menurut dia, Presiden sejak awal salah memilih Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), ditambah dengan menggabungkan dua kementerian menjadi satu sehingga kewalahan menanggulangi kebakaran hutan.

"Kementerian LHK tidak mampu menjaga hutan serta kekayaan flora dan fauna yang sangat berharga. Padahal, pemerintah ditugaskan oleh Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 untuk merawat dan melindungi hutan, serta menanggulangi kebakaran meskipun terjadi di hutan industri," kata Bambang.

Kesalahan lain adalah pemerintah meremehkan kebakaran hutan sehingga tidak mempersiapkan penanggulangan yang terkoordinasi dengan baik. "Sayangnya dalam kondisi darurat seperti ini, Presiden tetap melawat ke luar negeri," ujarnya.

Cara penanggulangan kebakaran hutan, menurut Bambang, juga tidak tepat karena dilakukan dari darat dengan peralatan seadanya. "Seharusnya pemadaman dilakukan dari atas [udara] karena bisa melihat titik api dan mencegah kebakaran meluas."

Kesalahan lainnya adalah rakyat dituding sebagai penyebab kebakaran hutan, termasuk lahan gambut. Padahal, kebakaran tidak hanya melanda lahan gambut tetapi juga hutan tropis di Papua yang memiliki kelembaban tinggi dan tidak mudah terbakar.

"Pemerintah terlambat bertindak dan belum menjadikan musibah kebakaran hutan kali ini sebagai bencana nasional, padahal sekitar 50% wilayah sudah terkena dampaknya. Bantuan dari luar negeri juga terlambat direspons sehingga penanggulangan kebakaran berjalan lamban," kata Bambang.
(hlz/hlz)


Komentar