Jumat, 24 Mei 2019 | 22:06 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Transportasi
Kamis, 29 Oktober 2015 14:36

Anggota Banggar DPR Tolak Setujui RAPBN 2016, Ini Alasannya

Editor
Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo

JAKARTA - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 dinilai tidak layak untuk disetujui karena pemerintah tidak mampu memenuhi target dalam APBN-Perubahan 2015.

Anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi Gerindra Bambang Haryo menyoroti dua isu utama dalam pencapaian target APBNP 2015, yaitu penerimaan pajak dan penyerapan anggaran yang rendah, sebagai bukti ketidakmampuan pemerintah tersebut.

"Target dalam APBNP 2015 banyak yang tidak tercapai sehingga pemerintah tidak layak mendapatkan anggaran 2016. Sebagai anggota DPR dan pribadi, saya menolak menyetujui RAPBN 2016," kata anggota Komisi VI DPR itu, Rabu (28/10/2015).

Bambang menyebutkan target penerimaan pajak dalam APBNP 2015 yang ditetapkan sebesar Rp1.489,25 triliun, baru terealisasi Rp686 triliun sampai dengan akhir September 2015. Dia pesimistis pemerintah mampu merealisasikan target pajak tersebut dengan sisa waktu hanya 3 bulan.

"Kemungkinan besar penerimaan pajak tahun ini akan lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Harusnya pemerintah benar-benar teliti dan mengejar target pendapatan itu, mestinya tidak bisa tidur," ujarnya.

Dalam kinerja seperti ini, lanjut Bambang, pemerintah justru menaikkan target penerimaan pajak dalam RAPBN 2016, tetapi tidak ada program jelas untuk mencapainya. "Tidak masuk akal, saya khawatir akan menyusahkan rakyat karena wajib pajak [WP] yang sudah patuh ditekan lagi," ungkapnya.

Dia mengatakan pemerintah cenderung melakukan intensifikasi pajak daripada ekstensifikasi pajak, terbukti dari masih sedikitnya jumlah WP pribadi maupun badan. Saat ini, jumlah WP perorangan mencapai 10 juta dan WP badan 164.390 perusahaan, dengan jumlah NPWP sekitar 20 juta.

Padahal, lanjut Bambang, potensi WP masih cukup besar, dimana terdapat sekitar 57 juta usaha kecil menengah dan 1,5 juta usaha besar di dalam negeri. "Rendahnya jumlah WP ini menunjukkan komponen pemerintah tidak bekerja dengan baik, akibatnya target pajak sulit dicapai," ujarnya.

Menurut dia, masalah ekonomi tidak bisa dijadikan alasan target pajak tidak tercapai, sebab ekonomi tetap tumbuh meskipun mengalami perlambatan.

Adapun dari sisi belanja, Bambang menilai pemerintah juga tidak sanggup memenuhi target dalam APBNP 2015. Padahal, lanjutnya, pemerintah harus menyerap anggaran dengan cepat dan tepat sehingga pembangunan infrastruktur sesuai dengan harapan rakyat.

"Subsidi bahan bakar minyak dipangkas, tarif listrik dinaikkan, yang katanya dialihkan untuk infrastruktur. Tapi serapan anggaran untuk infrastruktur sangat rendah sehingga rakyat tidak merasakan manfaat pengalihan subsidi itu, justru makin menyusahkan rakyat," cetus Bambang.

Dia merinci serapan anggaran beberapa kementerian di bidang ekonomi dan infrastruktur yang masih rendah per September 2015. Sebagai contoh, Kementerian Kelautan dan Perikanan baru menyerap anggaran 32%, Kementerian Pariwisata 21%, dan Kementerian Perhubungan 16%.

Selain itu, belanja anggaran Kementerian Perindustrian mencapai 26%, Kementerian Perdagangan 24%, Kementerian BUMN 15%, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 32%.

Dalam APBNP 2015, belanja negara dipatok Rp1.984 triliun, dimana belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.319,5 triliun. Dalam RAPBN 2016, belanja negara naik menjadi Rp2.121,28 triliun, dengan belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.339 triliun.

RAPBN 2016 menjadi isu panas di DPR menjelang rapat paripurna yang akan digelar Jumat (30/10/2015). Dari 10 fraksi yang mengikuti rapat internal di Badan Anggaran DPR, Kamis (29/10/2015), Gerindra menyatakan tidak setuju RAPBN 2016, sementara sembilan fraksi lain menerima meski dengan catatan.
(hlz/hlz)


Komentar