Kamis, 22 Agustus 2019 | 18:44 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Transportasi
Selasa, 03 November 2015 21:29

Aturan Sertifikasi dan Operasi Maskapai Komuter dan Charter Direvisi

Translog Today
(repro)

JAKARTA - Kementerian Perhubungan menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 152 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Menhub No. KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter dan Charter.

‘'Salah satu dasar pertimbangan dikeluarkannya PM 152 ini adalah adanya beberapa standar baru terkait dengan sertifikasi dan pengoperasian perusahaan angkutan udara untuk penerbangan komuter dan charter,' jelas Kapuskom Publik Kemenhub J. A. Barata di Jakarta, Selasa, (3/11/2015).

Pertimbangan lain penerbitan PM No. 152/2015 adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Kepmenhub No. KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permenhub No. PM 34 Tahun 2015.

Beberapa aturan yang diubah antara lain menyangkut definsi Extended Over Water Operations, yang meliputi jarak penerbangan, serta definsi kategori A dan kategori B yang memilah jenis dan spesifikasi pesawat.

Dalam PM 152 juga diatur susunan struktural manajemen perusahaan maskapai penerbangan yang harus diikuti dan dipenuhi setiap perusahaan penerbangan berjadwal atau non jadwal.

Struktural manajemen tersebut antara lain harus terdiri dari Direktur Utara, Direktur Keselamatan Penerbangan, Direktur Operasi, Direktur Pemeliharaan, Pilot Kepala, Inspektur Pengawasan dan Kepala Awak Penerbangan/manajer awak kokpit.

Setiap terjadi ada perubahan komposisi struktural jajaran pimpinan, maskapai harus melaporkan secara resmi kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Untuk pelaporan ini telah dibuat ketentuan, batas waktu dan mekanismenya.

Hal-hal lain yang diubah adalah soal perubahan rute, jadwal penerbangan yang dimiliki setiap maskapai penerbangan baik penerbangan berjadwal maupun tidak berjadwal.

Selanjutnya, hal-hal spesifik yang diatur dalam PM 152 ini adalah terkait informasi operasional penerbangan, area dan wilayah operasional penerbangan sebuah maskapai, serta ketersediaan pusat pendidikan.

Dalam PM 152 ini juga diatur keterkaitan groundhandling, prosedur penerbangan dan navigasi, termasuk jam kerja pilot, aturan pengisian avtur dan ketentuan fuel, serta harus memiliki standar pengawasan dan mekanisme pengisian avtur. (hlz/hlz)


Komentar