Jumat, 19 Juli 2019 | 06:44 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Pelabuhan
Kamis, 05 November 2015 16:34

Kemenhub Terapkan Inaportnet Mulai Januari 2016

Translog Today
(Kemenperin)

JAKARTA - Kementerian Perhubungan menerapkan Inaportnet, sistem layanan tunggal secara elektronik berbasis internet, guna mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhanan dalam melayani kapal dan barang secara fisik dari seluruh instansi dan pemangku kepentingan.

Penerapan Inaportnet untuk pelayanan kapal dan barang pelabuhan tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 157 Tahun 2015 Tentang Penerapan Inaportnet Untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan, tertanggal 13 Oktober 2015.

Penyelenggaraan Inaportnet dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan mulai berlaku pada13 Januari 2016 atau 3 bulan sejak diundangkan. Sistem ini untuk pelayanan kapal dan barang, meliputi kapal masuk, kapal pindah, kapal keluar, perpanjangan tambat dan pembatalan pelayanan.

Dalam penerapan Inaportnet, pelayanan kapal dan barang di pelabuhan dilakukan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dari setiap instansi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait di pelabuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instansi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait di pelabuhan meliputi Kantor Otoritas Utama, Kantor Kesyahbandaran Utama, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan/ Kantor Pelabuhan, Kantor Pabean, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Selain itu, Balai Karantina Pertanian, Kantor Karantina Ikan dan Pengawasan Mutu Ikan, Kantor Imigrasi, Badan Usaha Pelabuhan, Perusahaan Angkutan Laut Nasional di Pelabuhan dan Perusahaan Bongkar Muat di Pelabuhan.

Dalam pelaksanaannya, tulis siaran pers Kemenhub, Rabu (4/11/2015), pelayanan kapal dan barang menggunakan Inaportnet secara online menggunakan alamat domain http://inaportnet.dephub.go.id.

Inaportnet terintegrasi dengan sistem Indonesia National Single Window (INSW) dan sistem yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Ditjen Imigrasi, Badan Karantina Pertanian, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Badan usaha Pelabuhan dan pemangku kepentingan terkait lainnya di pelabuhan.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 157 Tahun 2015 disebutkan, penerapan Inaportnet secara online dilakukan secara bertahap.

Tahap awal penerapan Inaportnet dilaksanakan pada enam pelabuhan, yaitu Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Makasar, Pelabuhan Tanjung Emas dan Pelabuhan Bitung. Penerapan di pelabuhan lainnya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. (hlz/hlz)


Komentar