Kamis, 22 Agustus 2019 | 18:12 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Ekspor-Impor
Kamis, 05 November 2015 20:05

Pemerintah Kembali Gulirkan Paket Kebijakan Ekonomi VI

Translog Today
(Ekon.go.id)

JAKARTA - Pemerintah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi VI, meliputi tiga kebijakan pokok yakni pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), penyediaan air untuk masyarakat secara berkelanjutan dan berkeadilan, serta simplifikasi perizinan di Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan bahwa Paket Kebijakan VI bertujuan untuk membuat dunia usaha semakin bergairah dan membuka lapangan kerja.

"Dengan terus menerus akan diumumkan paket kebijakan ini akan membuat dunia usaha atau kesempatan orang bekerja makin baik di negeri kita," katanya Saat mengumumkan paket kebijakan tersebut di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/11/2015) petang.

Keterangan pers itu dihadiri oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Ketua OJK Muliaman Hadad, dan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Roy Alexander Sparingga.

Darmin menjelaskan pengembangan KEK bertujuan menggerakan perekonomian di wilayah pinggiran. Dalam paket ini, terdapat 8 (delapan) KEK yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah (PP), yaitu Tanjung Lesung (Banten), Sein Mangkei (Sumatera Utara), dan Palu (Sulawesi Tengah).

Selain itu, KEK Bitung (Sulawesi Utara), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Morotai (Maluku Utara), Tanjung Api-api (Sumatera Selatan), dan Maloi Batuta Trans Kalimantan - MBTK (Kalimantan Timur).

Dia mengatakan dalam PP tersebut ditetapkan fasilitas dan kemudahan di KEK. "Tujuannya memberikan kepastian, sekaligus daya tarik bagi penanam modal sehingga menciptakan lapangan kerja dan memberikan penghasilan bagi para pekerja di wilayah masing-masing," ujarnya.

Adapun mengenai pengusahaan sumber daya air dan sistem penyediaan air minum (SPAM), pemerintah akan menerbitkan PP untuk memberi kepastian kepada dunia usaha yang sudah memiliki izin untuk tetap dapat melanjutkan usahanya di bidang pengusahaan air.

Menurut Darmin, kebijakan itu terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air serta memberlakukan kembali UU No. 11 Tahun 1974,

"PP ini, yang juga sudah siap untuk diterbitkan, menetapkan bahwa bagi perusahan yang sudah mendapat izin selama ini, tetap berlaku izinnya sampai habis atau kalau UU baru nanti mengatur lain," jelasnya.

Dalam Paket Kebijakan Ekonomi VI, pemerintah juga menyederhanakan perizinan obat dan makanan. Kebijakan ini sejalan dengan paket deregulasi pertama yang memperpendek pemberian izin untuk mengimpor bahan baku obat menjadi 5,7 jam.

Darmin mengatakan BPOM akan terus melakukan perbaikan dan penyederhanaan perizinan sehingga menjadi 100 persen paperless dan online.

"Setelah dilakukan perbaikan-perbaikan, dan menurut saya ini sudah optimum, karena dengan 100 persen paperless, proses impor bisa selesai kurang dari 1 jam," kata Darmin. (Setkab) (hlz/hlz)


Komentar