Kamis, 22 Agustus 2019 | 19:12 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Transportasi
Selasa, 17 November 2015 07:55

Percepat Penyediaan CNG, Menteri Bisa Tunjuk Langsung BUMN dan Swasta

Translog Today

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan.

Dalam Perpres yang diteken pada 2 November 2015 itu disebutkan, penyediaan dan pendistribusian BBG diperuntukkan bagi kendaraan bermotor untuk transportasi jalan berupa CNG dan dilaksakan secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Perpres ini, penyediaan dan pendistribusian BBG dilaksanakan oleh badan usaha milik negara berdasarkan penugasan Menteri (ESDM). Menteri juga dapat menunjuk langsung badan usaha untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian BBG tersebut.

Sebagai persyaratan, badan usaha itu harus memiliki sarana dan fasilitas penyediaan serta pendistribusian BBG berupa CNG; serta jaminan ketersediaan. BUMN ataupun badan usaha akan diberikan alokasi gas untuk angkutan umum.

Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) oleh BUMN dapat menggunakan APBN dan/atau anggaran BUMN yang mendapatkan penugasan. Adapun, pembangunan SPBG oleh badan usaha menggunaan anggaran badan usaha yang ditunjuk.

Guna mempercepat penyedian dan pendistribusian CNG, Presiden menginstruksikan menteri, kepala lembaga pemerintahan nonkemerintahan, gubernur, bupati/walikota untuk mempercepat proses perizinan dan pengadaan tanah untuk pembangunan SPBG.

Selain itu, mendorong penggunaan CNG bagi kendaraan dinas dan kendaraan bermotor angkutan penumpang umum; dan mensosialisasikan penggunaan CNG. Adapun Menteri (ESDM) ditugaskan menetapkan harga jual eceran BBG tersebut.

Untuk mendukung program konversi energi itu, pemerintah memberikan satu kali bantuan konveter kit secara gratis untuk kendaraan dinas dan kendaraan bermotor angkutan penumpang umum berikut pemasangannya secara bertahap.

Penyediaan dan pemasangan konverter kit itu dilaksanakan oleh BUMN berdasarkan penugasan Menteri, dengan menggunakan APBN dan/atau anggaran BUMN tersebut.

Penyediaan dan pemasangan konverter kit untuk kendaraan dinas dan angkutan umum menggunakan APBN dapat dilaksanakan berdasarkan tahun jamak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perindustrian akan mengatur persyaratan teknis rangkaian komponen konverter kit. (Setkab)
(hlz/hlz)


Komentar