Jumat, 24 Mei 2019 | 22:44 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Ekspor-Impor
Rabu, 25 November 2015 08:34

Presiden Harus Buktikan Kesiapan Indonesia Hadapi MEA

Hery Lazuardi
(repro)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo perlu membuktikan kepada publik mengenai kesiapan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang akan dimulai pada 31 Desember 2015.

Pernyataan Presiden bahwa Indonesia sudah siap menghadapi era perdagangan bebas Asean itu patut dipertanyakan karena tidak membeberkan indikator dan data konkret yang menjadi tolak ukur kesiapan tersebut.

Menurut anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo, kekhawatiran terhadap dampak MEA seharusnya ditanggapi serius oleh pemerintah karena menggambarkan kondisi riil di masyarakat dan dunia usaha.

"Adanya kekhawatiran itu wajar, sebab kondisi saat ini menunjukkan bahwa kita memang belum begitu siap menghadapi MEA. Pemerintah harus serius menanggapi kekhawatiran ini guna mencegah dampak yang lebih buruk lagi," ujarnya, Selasa (24/11/2015).

Kekhawatiran pertama, ungkap Bambang, kualitas sumber daya manusia relatif rendah dibandingkan dengan negara Asean lainnya, dimana sekitar 45% penduduk Indonesia hanya mengenyam pendidikan tingkat sekolah dasar.

Kedua, alat produksi pelaku usaha di dalam negeri umumnya masih berskala kecil dengan modal yang terbatas. Akibatnya, kualitas produk relatif rendah dan kuantitasnya sedikit sehingga sulit bersaing dengan produk impor.

Ketiga, lanjut Bambang, perizinan usaha terutama bagi usaha kecil menengah (UKM) masih sulit dan biaya untuk mendapatkan sertifikasi SNI relatif mahal. "Ini juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam produksi. Apalagi, SNI belum menyentuh ke daerah-daerah terpencil."

Iklim usaha yang kurang kondusif juga memerlukan peran serta dari KPPU untuk mengatasinya. Namun, lembaga itu hanya dibekali anggaran kecil sehingga tidak dapat berbuat banyak.

Keempat, pembiayaan dari perbankan dikenakan bunga cukup tinggi dan sulit diakses oleh UKM. Pajak juga tertinggi di Asean sehingga UKM tidak bisa bersaing, ditambah dengan harga bahan bakar minyak solar dan tarif listrik mahal.

Selain itu, biaya logistik tinggi serta sarana dan prasarana infrastruktur masih minim sehingga biaya produksi menjadi tinggi.

Kelima, dari strategi pemasaran produk, Bambang menilai pemerintah belum berhasil merubah pola pikir masyarakat untuk mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. "Bagaimana produk lokal bisa bersaing dengan produk impor jika cara memasarkan produk belum baik," ungkapnya.

Dia juga menilai pemerintahan belum melakukan koordinasi dan konsolidasi di segala bidang secara maksimal sehingga masih jauh dari harapan. Pemerintah harus melakukan terobosan-terobosan di bidang ekonomi, perdagangan, perindustrian dan koperasi/UKM.

Keenam, kementerian di bidang-bidang tersebut harus bersinergi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk dalam negeri sehingga bisa menjadi pemimpin pasar di era MEA.

"Perizinan harus dipermudah, biaya bunga rendah, serta harga produk hulu atau bahan baku murah dan bagus. Saya belum melihat komoditas atau produk yang akan menjadi andalan bagi Indonesia," ujarnya.

Presiden sebelumnya meminta semua pihak tidak usah khawatir berlebihan menghadapi MEA. Dia menegaskan bahwa saat ini era persaingan sehingga hanya yang berdaya saing akan bertahan.

"Ke depan nanti akan ada yang lain lagi. Ada yang namanya Trans Pasific Partnership (TPP), ada yang namanya Free trade agreements of the European Union (FTA-EU) mau nggak mau sudah...nggak bisa ditahan lagi, gimana kita menahannya," kata Presiden.

Bila Indonesia menolak membuka diri terhadap MEA ataupun TPP, kata Jokowi, maka Indonesia tidak akan bisa berjualan ke negara-negara lain anggota TPP.

"Sekarang bukan persaingan individu dan individu, kota dan kota, provinsi dan provinsi, tapi sekarang negara dengan negara, antarnegara," katanya.

Jokowi mengaku sudah menugaskan para menteri untuk mengidentifikasi barang-barang yang sudah siap masuk pasar MEA.

Menteri Perdagangan diminta menyiapkan Badan Promosi Ekspor, sementara Dewan Penunjang Ekspor akan mengurusi hal-hal pendukung seperti pewarnaan hingga packaging.
(hlz/hlz)


Komentar