Jumat, 15 Desember 2017 | 03:45 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Logistik
Selasa, 01 Desember 2015 20:46

Pemerintah Lamban Benahi Sektor Energi, Rakyat Tanggung Biaya Tinggi

Hery Lazuardi
(bumn.go.id)

JAKARTA - Pemerintah dinilai lamban mereformasi sektor energi sehingga tidak mampu menyediakan energi dengan harga yang adil bagi rakyat. Akibatnya, rakyat harus menanggung inefisiensi dan biaya tinggi dalam berbagai kegiatan ekonomi.

"Pemerintah terutama Menteri ESDM hanya omong kosong membenahi sektor energi. Buktinya, harga energi di dalam negeri masih tinggi dibandingkan dengan negara lain yang bukan produsen migas sekalipun," kata anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo, Selasa (1/12/2015).

Dia menilai pemerintah belum menunjukkan hasil nyata dalam mereformasi pengelolaan energi, padahal sudah gembar-gembor akan memberantas mafia minyak dan gas. Kebijakan pemerintah pun dinilai tidak jelas dalam membenahi sektor energi sehingga harga tetap tinggi dan pasokan terbatas.

Menurut Bambang, harga energi di Indonesia masih jauh lebih mahal dibandingkan dengan negara-negara tetangga, padahal Indonesia merupakan produsen gas terbesar dunia dan harga migas sedang anjlok.

Saat ini, harga gas di dalam negeri mencapai US$13,86 per MMBTU, padahal harga gas (compressed natural gas) di Singapura, Malaysia dan negara lainnya hanya sekitar US$3-US$4 per MMBTU.

Harga bahan bakar jenis solar di Singapura juga sudah 20% lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia atau di bawah Rp6.000 per liter.

Begitu juga listrik, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) belum efisien sehingga akhirnya membebani masyarakat. Dalam kondisi ini, PLN justru tetap menaikkan tarif listrik mulai Desember 2015 untuk daya 1.300 - 2.200 VA.

Bambang mengatakan pemerintah seharusnya mendorong PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk masuk ke sektor industri dan perumahan agar harga gas bisa diturunkan. "Sayangnya, banyak pemda mempersulit PGN masuk ke sektor itu, sementara pemerintah pusat tidak membantu," ujarnya.

Pasokan PGN pun masih kurang karena BUMN itu tidak diberikan kepercayaan untuk mengeksplorasi, tetapi harus membeli gas dari perusahaan asing. Menurut dia, ada perusahaan asing yang menjual gas US$8/MMBTU, padahal harga BEP (balik modal) hanya US$2/MMBTU.

"Seharusnya kalau PGN membeli pada harga US$8/MMBTU, harga jual gas ke masyarakat atau industri tidak boleh lebih dari US$10/MMBTU," jelasnya.

Harga gas yang tinggi, lanjut Bambang, juga disebabkan inefisiensi dalam distribusi komoditas tersebut. Sebagai contoh, rumah tangga dan UKM menggunakan LPG dalam kemasan tabung sehingga biaya distribusinya sangat besar.

Untuk menekan biaya distribusi, jelas Bambang, seharusnya pemerintah mendorong penggunaan CNG karena harganya 50% lebih murah dibandingkan dengan LPG. Di sisi lain, PGN dan Pertamina harus didorong membangun jaringan pipa gas ke perumahan agar biaya transportasi energi itu bisa ditekan.

Untuk sektor transportasi, lanjut Bambang, pemerintah seharusnya mendorong penggunaan LNG (liquid natural gas), bukan CNG. Alasannya, menurut politikus Partai Gerindra ini, tabung LNG lebih kecil dibandingkan dengan CNG.

"Menteri ESDM semestinya memikirkan hal-hal seperti ini. Dia bertanggung jawab memenuhi harapan masyarakat untuk mendapatkan energi yang mencukupi dan harga terjangkau, bukan sebaliknya," ujarnya. (hlz/hlz)


Komentar