Senin, 09 Desember 2019 | 04:23 WIB

Visit our social media :
Home / Logistic / Industry
Jumat, 04 Desember 2015 21:21

Paket Kebijakan Ekonomi VII Diumumkan, Ini Penjelasannya

Hery Lazuardi
(Ekon.go.id)

JAKARTA - Pemerintah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi VII, yang dibagi dalam dua pendekatan yakni keringanan pajak penghasilan bagi industri padat karya dan kemudahan penerbitan sertifikat tanah bagi pedagang kaki lima.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan melalui Paket Kebijakan VII, pemerintah ingin memberikan kemudahan kepada industri tertentu yang memiliki tenaga kerja banyak.

"Nanti akan diatur lebih lanjut bagi sektor-sektor lainnya," katanya seraya meminta Menko Perekonomian menjelaskan lebih detil paket kebijakan tersebut, Jumat (4/12/2015) malam.

Pada Paket Kebijakan VII, pemerintah akan memberikan keringanan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atau pajak karyawan yang dibayar oleh perusahaan padat karya.

Menko Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan keringanan pembayaran PPh Pasal 21 bagi industri padat karya berlaku selama 2 tahun, dan setelah itu akan dievaluasi kelanjutannya. Fasilitas ini akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah.

"Kira-kira lebih rincinya adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan industri padat karya dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas ini," ujarnya seperti dikutip setkab.go.id.

Dia mengatakan perusahaan padat karya yang dapat mengajukan keringatan PPh Pasal 21 itu harus menggunakan tenaga kerja Indonesia paling sedikit 5.000 orang dan menyampaikan daftar pegawai yang akan diberikan keringanan. "Jadi harus ada list- nya juga," kata Darmin.

Keringanan pembayaran PPh Pasal 21 juga diberikan kepada perusahaan yang hasil produksinya diekspor minimal 50% berdasarkan hasil produksi pada tahun sebelumnya.

Selanjutnya keringanan diberikan untuk lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan Rp50 juta. "Jadi jangan yang tinggi-tinggi yang mendapat fasilitas, yang bawah saja, sampai dengan Rp50 juta," ujar Damin.

Dia menegaskan bahwa pemanfaatan subsidi PPh tersebut tidak diberikan kepada perusahaan yang sudah mendapatkan fasilitas lainnya yang bersangkutan dengan pajak.

Darmin mengatakan ada perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2015 tentang Fasilitas PPh untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu atau di Daerah-daerah Tertentu.

"Fasilitasnya itu tax allowance, apa tax allowance-nya? Pertama, kalau investasi seratus dia hanya diperhitungkan dalam perhitungan pajak 95. Ada fasilitas 5% selama 6 tahun. Kemudian, ada pengurangan dividen yang dibayarkan sebagai pajak, sebagai subjek pajak luar negeri itu diturunkan pajaknya 20% menjadi 10%," jelasnya.

Dengan perubahan itu, industri yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh fasilitas pajak di seluruh provinsi tanpa pengecualian.

"Ada tambahan lagi, industri pakaian jadi dan tekstil, lalu industri pakaian jadi dari kulit. Nah, kelima bidang industri menjadi industri baru yang merupakan industri padat karya. Semuanya untuk bisa memperoleh fasilitas tax allowance," lanjut Darmin.

Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Balda menambahkan dalam Paket Kebijakan VII, pemerintah akan mempermudah pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di atas tanah negara untuk mendapatkan sertifikat tanah.

"Seluruh pedagang kaki lima yang ada di dalam kawasan penataan yang dilakukan oleh permintaan pemerintah daerah, maka setelah keluar izin penempatannya, kami datang mengukur kiosnya, berapa dan kami keluarkan HGB [Hak Guna Bangunan]-nya untuk 5 tahun," kata Ferry.

Dia meyakinkan bahwa HGB untuk PKL itu bisa menjadi agunan ke perbankan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Jadi ini adalah pendayagunaan tanah negara untuk kaki lima. Pemberian HGB bagi PKL dalam kawasan penataan yang dilakukan permintaan daerah untuk jangka waktu 5 tahun," jelas Ferry.

Dia berharap kepemilihan HGB yang bisa diagunkan itu akan menambah modal bagi PKL dan menambah ketenangan bagi mereka .

Menurut Ferry, saat ini sudah terdaftar 34 daerah yang siap memberikan HGB bagi PKL, yang programnya akan diluncurkan di Banten pada Desember 2015. (hlz/hlz)


Komentar