Senin, 18 November 2019 | 21:50 WIB

Visit our social media :
Home / Transportation / Shipping
Kamis, 10 Desember 2015 23:10

INSA Cegah Munculnya Kapal Bodong

Hery Lazuardi
Johnson W. Sutjipto (INSA)

JAKARTA - Hindari munculnya kembali kapal-kapal bodong yang beroperasi di perairan Indonesia, Indonesian National Shipowners' Asociation (INSA) menggelar Temu Konsultasi bidang Perpajakan yang membahas masalah implementasi Peraturan Pemerintah No.69 tahun 2015.

Acara yang dihadiri ratusan peserta tersebut dibuka oleh Johnson W. Sutjipto selaku Ketua Umum DPP INSA dan dimoderatori oleh Arif Dermawan, Ketua bidang Pajak, Asuransi, Bea dan Cukai DPP INSA dengan pembicara antarakain Kasie Persatuan Industri III Ditjen Pajak Heri Heriyawan dan Staf Direktorat Peraturan PPN Industri Iren Santi.

Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto mengatakan Temu Konsultasi Perpajakan dilakukan pertama kali oleh INSA. "Kita lakukan karena INSA tidak ingin ada anggotanya yang bermasalah dengan pajak atau adanya kapal bodong seperti yang pernah terjadi beberapa tahun lalu," katanya, Kamis, (10/12).

Dia menjelaskan implementasi peraturan tersebut harus dicermati secara seksama oleh seluruh pengusaha pelayaran anggota INSA karena ada sejumlah pasal yang berubah dibandingkan dengan peraturan sejenis yang sudah berlaku sebelumnya.

Pihaknya sudah menyurati Kementerian Keuangan terkait dengan implementasi kebijakan tersebut. "Beberapa pasal yang harus dicermati misalnya ada kewajiban bagi wajib pajak untuk menyertakan SKTD (Surat Keterangan Tidak Dipungut) dan RKIP (Rencana Kebutuhan Impor dan Penyerahan)," tegasnya.

Johnson mengakui PP No.69 tahun 2015 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sangat membantu industri galangan kapal. Peraturan tersebut akan mendorong pelayaran nasional membangun kapal pada galangan dalam negeri dan pajak galangan dapat direstritusi.

Untuk diketahui, pada tahun 2010, INSA mendata dan menemukan 1000-an kapal bodong yang beroperasi di Indonesia karena belum melengkapi dokumen pemberitahuan impor barang (PIB) dan surat keterangan bebas pajak pertambahan nilai (SKB PPN). (hlz/hlz)


Komentar