Senin, 18 November 2019 | 21:03 WIB

Visit our social media :
Home / Transportation / Shipping
Jumat, 11 Desember 2015 10:27

INSA Minta Aturan RKIP dalam PMK 193/2015 Dikaji Ulang

Hery Lazuardi
(repro)

JAKARTA - Indonesian National Shipowners' Association (INSA) meminta Menteri Keuangan mengkaji kembali keharusan perusahaan pelayaran melampirkan Rencana Kebutuhan Impor dan Perolehan (RKIP) untuk memperoleh Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 193/PMK.03/2015.

PMK tersebut mengatur tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor dan/atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan JasaKena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu.

PMK 193 merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto mengungkapkan PP 69 dan PMK 193 meninggalkan beban administrasi perpajakan bagi perusahaan pelayaran, terutama ketentuan yang mengharuskan perusahaan nasional melampirkan RKIP untuk memperoleh SKTD.

"PP 69 dan PMK 193 memang terobosan menarik bagi industri pelayaran dan kami mengapresiasi aturan baru tersebut, tetapi ada beberapa poin yang perlu diperbaiki," ungkapnya, Kamis (10/12/2015).

Dia mengakui PP 69 sebagai revisi PP No. 38 Tahun 2003 sangat membantu industri galangan kapal serta mendorong perusahaan pelayaran membangun kapal di galangan dalam negeri dan pajak galangan dapat direstritusi.

Meski demikian, Johnson menilai fungsi RKIP dalam aturan yang baru tidak jelas dan tumpang tindih dengan laporan Surat Pemberitahun Masa PPN atas seluruh transaksi yang dilakukan wajib pajak.

Selain itu, jangka waktu pengalihan aset berupa kapal yang sebelumnya dipatok selama 5 tahun dipersingkat menjadi hanya 4 tahun.

Dia juga menilai kewajiban bagi wajib pajak mengajukan permohonan kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat dengan melampirkan RKIP membebani administrasi perpajakan perusahaan pelayaran, apalagi RKIP harus dilakukan perubahan setiap 3 bulan.

"Jika sistem RKIP ini tetap dijalankan kami khawatir tidak hanya membebani administrasi perpajakan perusahaan pelayaran, tetapi juga Ditjen Pajak sendiri."

Untuk memberikan informasi lebih jelas kepada perusahaan pelayaran mengenai PP 69 dan PMK 193, DPP INSA menggelar Temu Konsultasi Bidang Perpajakan mengenai aturan baru itu di Jakarta pada 10 Desember 2015.

"Kegiatan ini dilakukan karena kami tidak ingin anggota INSA terkena masalah perpajakan atau ada kapal bodong seperti yang pernah terjadi beberapa tahun lalu," kata Johnson.
(hlz/hlz)


Komentar