Rabu, 20 November 2019 | 16:44 WIB

Visit our social media :
Home / Transportation / Shipping
Minggu, 13 Desember 2015 17:37

DPP INSA Serahkan Penyelesaian Konflik Kepengurusan ke Jalur Hukum

Hery Lazuardi
Widihardja Tanudjaja (kedua kanan) didampingi pengurus INSA (Translogtoday)

JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (INSA) menyerahkan sepenuhnya penyelesaian polemik di tubuh asosiasi perusahaan pelayaran itu ke jalur hukum dan siap menerima apapun putusan pengadilan.

Sekretaris Jenderal DPP INSA Lolok Sudjatmiko mengungkapkan pihaknya prihatin dengan tindakan pihak-pihak yang mengatasnamakan INSA dengan menguasai kantor organisasi secara sepihak dan menggelar Rapat Umum Anggota Lanjutan di Surabaya pada 12 Desember 2015.

"RUA INSA ke-16 sudah selesai dan menghasilkan kepengurusan yang sah sehingga tidak diperlukan RUA Lanjutan yang tidak dikenal di dalam AD/ART," katanya dalam jumpa pers, Minggu (13/12/2015).

Lolok yang didampingi beberapa pengurus DPP INSA menanggapi hasil RUA Lanjutan di Surabaya pada 12 Desember 2015, yang memilih Carmelita Hartoto secara aklamasi sebagai ketua umum periode 2015-2019.

Dia menegaskan DPP INSA tidak mengakui adanya RUA ataupun kepengurusan selain yang digelar di Hotel Kempinski Jakarta pada 20-21 Agustus 2015.

"RUA selanjutnya dengan agenda pemilihan ketua umum yang sah dan legitimate hanya dapat dilaksanakan 4 tahun ke depan atau dapat dilakukan RUA Luar Biasa sesuai dengan AD/ART," ujarnya.

Dalam RUA ke-16 di Jakarta dengan agenda utama Pemilihan Ketua Umum INSA periode 2015-2019 terdapat dua calon, yakni Johnson W. Sutjipto dan Carmelita Hartoto.

Hasil pemilihan dimenangkan oleh Johnson dengan dukungan 386 suara dan Carmelita 363 suara, sementara 5 surat suara rusak.

Dari perolehan suara tersebut, Johnson didukung oleh setidaknya 51% dari 754 peserta mandat yang hadir dan menggunakan hak suaranya pada pemilihan sehingga sudah seharusnya disahkan oleh Pemimpin Sidang.

Akan tetapi, pemimpin sidang saat itu tidak mau mengesahkan hasil pemilihan Ketua Umum dan menutup sidang tanpa adanya keputusan sampai akhirnya Care Taker DPP INSA menetapkan Johnson sebagai Ketua Umum INSA.

"Keputusan itu dibuat berdasarkan fakta dan data bahwa proses pelaksanaan RUA ke-16 berjalan dengan lancar dan tahapan pemilihan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Tata Tertib Pemilihan," jelas Lolok yang menjabat Ketua Panitia RUA ke-16 di Jakarta saat itu.

Pada 19 November 2015, juga telah dilakukan pelantikan dan pengukuhan pengurus DPP INSA periode 2015-2019 dengan jumlah pengurus sebanyak 99 orang dari 88 perusahaan pelayaran anggota INSA.

Lolok mengharapkan seluruh anggota INSA bijak menyikapi polemik yang sedang terjadi di tubuh organisasi dan menghindari perpecahan. "Kami sudah menyerahkan persoalan ini ke jalur hukum. Apapun nanti hasilnya kami minta semua pihak menghormatinya," ungkapnya.

Menurut dia, proses sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sedang berjalan. Pada sidang pertama pihak Carmelita tidak hadir, kemudian sidang kedua diundur dari 10 Desember menjadi 22 Desember karena pihak tergugat sulit dihubungi.

Widihardja Tanudjaja, Anggota Dewan Pengawas DPP INSA, mengharapkan semua pihak menghindari polemik yang bisa merugikan anggota.

"Kami akan mengusahakan dengan sebaik-baiknya dan semurni mungkin untuk menyelesaikan masalah ini. Tidak perlu kubu sana, kubu sini, karena organisasi ini demi kebaikan anggota dan industri pelayaran nasional," ungkapnya.
(hlz/hlz)


Komentar