Kamis, 22 Agustus 2019 | 18:57 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Transportasi
Selasa, 15 Desember 2015 18:35

BKPM Kaji Usulan Saham Asing Mayoritas di Sektor Perhubungan

Translog Today

JAKARTA - Badan Koordinasi Penanaman Modal telah menerima dan akan mengkaji usulan dari sejumlah asosiasi usaha untuk membuka lebih besar kepemilikan asing di 35 bidang usaha sektor perhubungan.

Saat ini regulasi mematok batas kepemilikan asing maksimal 49% di bidang usaha di sektor perhubungan tersebut.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani mengakui usulan yang masuk merupakan bagian dari upaya BKPM untuk melaksanakan transparansi dalam pembahasan regulasi panduan investasi.

"Proses dibukanya pintu masukan, pembahasan, maupun sosialisasi kepada media merupakan satu rangkaian utuh untuk memberikan informasi kepada stakeholder investasi dan masyarakat Indonesia," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (14/12/2015).

Menurut dia, dalam usulan yang masuk sebagian mengharapkan bidang usaha di sektor perhubungan tersebut peraturannya dikembalikan ke regulasi sebelum Perpres 77 Tahun 2007 tentang bidang usaha tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan.

Franky menyampaikan bahwa batasan 49% kepemilikan asing membuat beberapa investor di sektor perhubungan menahan diri.

Argumentasi lainnya yang disampaikan bahwa Indonesia hampir semua tidak mau ambil bagian dalam bisnis penerbangan karena banyak maskapai yang bangkrut daripada yg masih aktif.

"Sedangkan untuk mencari investor dari luar mereka tidak mau karena mereka hanya dikasih 49% saham dan mereka tidak bisa mengontrol perusahaan tersebut," sebutnya.

Dari sisi pendorong, dibukanya sektor perhubungan akan membuat tercapainya harga ekspor yang lebih tinggi pada sektor-sektor yang unggul secara komparatif, dan membuktikan bahwa masuknya asing di sektor perhubungan akan membantu negara terintegrasi dan mendapat manfaat dari rantai pasokan global.

BKPM telah menerima 454 masukan terkait dengan rencana revisi panduan investasi. Masukan tersebut setelah dikelompokkan ke dalam sektor-sektor dan bidang usaha yang sama jumlahnya jadi 222 masukan, yakni sektor ESDM 23 usulan, kehutanan 9 usulan, kesehatan 9 usulan, keuangan 1 usulan, komunikasi dan informatika 8 usulan, serta pariwisata dan ekonomi kreatif 7 usulan.

Selain itu, pekerjaan umum 9 usulan, pendidikan dan kebudayaan 4 usulan, AnD perbankan 1 usulan, perdagangan 32 usulan, perhubungan 36 usulan, perindustrian 9 usulan, pertahanan keamanan 6 usulan, pertanian 43 usulan, ketenagakerjaan 2 usulan, dan sektor lainnya 16 usulan. BKPM mengharapkan aturan baru tentang Panduan Investasi ini selesai April 2016. (hlz/hlz)


Komentar