Minggu, 24 Juni 2018 | 22:02 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Transportasi
Sabtu, 19 Desember 2015 19:39

Pemerintah Harus Hati-hati Bebaskan Asing Kuasai Sektor Perhubungan

Hery Lazuardi
Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo (Translogtoday)

JAKARTA - Pemerintah diminta mengkaji secara mendalam sebelum membuka pintu lebih besar bagi kepemilikan asing di bidang usaha sektor perhubungan agar tidak mematikan pelaku usaha di dalam negeri.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Bambang Haryo menegaskan selama ini sektor perhubungan di Indonesia sebenarnya sudah diserbu oleh asing, baik di angkutan darat, laut, maupun udara.

Di angkutan laut, misalnya, Indonesia relatif mudah dimasuki asing karena memiliki 141 pelabuhan internasional. Padahal, kata Bambang, negara industri seperti Amerika Serikat yang memiliki garis pantai hampir sama dengan Indonesia hanya punya delapan pelabuhan internasional.

"Meskipun pemerintah sudah menerapkan asas cabotage (angkutan domestik wajib diangkut oleh kapal berbendera Merah Putih), jumlah pelabuhan nternasional yang banyak itu memudahkan kapal asing menikmati angkutan dari Indonesia," katanya, Sabtu (19/12/2015).

Kondisi ini, lanjut Bambang, merugikan Indonesia karena devisa akan terserap oleh perusahaan pelayaran dan tenaga kerja kapal asing.

Demikian juga di sektor angkutan udara, maskapai asing sebenarnya sudah mampu mengendalikan perusahaan lokal meskipun secara administrasi kepemilikan sahamnya minoritas.

Badan Koordinasi Penanaman Modal sebelumnya mengungkapkan telah menerima usulan dari sejumlah asosiasi usaha untuk membuka lebih besar kepemilikan asing di 35 bidang usaha sektor perhubungan.

Saat ini regulasi mematok batas kepemilikan asing maksimal 49% di bidang usaha di sektor perhubungan tersebut. Batasan itu membuat beberapa investor menahan diri karena mereka tidak bisa mengendalikan perusahaan di Indonesia.

Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani, dalam usulan yang masuk sebagian mengharapkan bidang usaha di sektor perhubungan tersebut peraturannya dikembalikan ke regulasi sebelum Perpres 77 Tahun 2007 tentang bidang usaha tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan.

"Dibukanya sektor perhubungan akan membuat tercapainya harga ekspor yang lebih tinggi pada sektor-sektor yang unggul secara komparatif, masuknya asing di sektor perhubungan juga akan membantu negara terintegrasi dan mendapat manfaat dari rantai pasokan global."

Bambang mengatakan asing belum tentu mau masuk ke Indonesia karena infrastruktur di dalam negeri masih minim, terutama di darat. Dari 500.000 km panjang jalan di Indonesia, menurut dia, hanya 40% yang layak dilalui.

Akibatnya, armada cepat rusak dan logistik menjadi lebih lama sehingga harga barang menjadi lebih mahal. "Infrastruktur darat bukan cuma membangun jalan tol, tetapi bagaimana membenahi jalan yang sudah ada menjadi layak dilalui kendaraan."

Bambang mengingatkan bahwa membuka kepemilikan asing lebih besar di sebuah sektor usaha akan berdampak pada penggunaan tenaga kerja asing. Selain memboyong armadanya dari luar negeri, perusahaan asing juga akan lebih leluasa menggunakan tenaga kerja dari negara lain.
(hlz/hlz)


Komentar