Jumat, 24 Mei 2019 | 21:58 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Transportasi
Senin, 21 Desember 2015 20:29

Paket Kebijakan Ekonomi VIII: Peta Nasional, Insentif Kilang Minyak dan MRO

Translog Today
(Ekon.go.id)

JAKARTA - Pemerintah kembali menggulirkan Paket Kebijakan Ekonomi VIII, meliputi kebijakan satu peta nasional, percepatan pembangunan dan pengembangan kilang minyak, serta insentif bagi perusahaan jasa pemeliharaan pesawat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pengembangan kawasan atau infrastruktur seringkali terbentur dengan sejumlah masalah terkait pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan. Konflik ini sulit diselesaikan karena Informasi Geospasial Tematik (IGT) saling tumpang tindih satu sama lain.

Karena itu, tuturnya, diperlukan kebijakan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data dan satu geoportal untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan nasional.

"Basis referensi peta yang sama juga akan meningkatkan keandalan informasi terkait lokasi dari berbagai aktivitas ekonomi. Ini akan memberikan kepastian usaha. Berbagai informasi yang dikompilasi dalam satu peta ini juga bisa dimanfaatkan untuk sejumlah simulasi, antara lain untuk mitigasi bencana," kata Darmin di kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/12/2015).

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta ini, menurut Darmin, kementerian dan lembaga akan menyiapkan peta tematik skala 1:50.000 sesuai rencana aksi masing-masing dengan batas akhir 2019.

Darmin meyakini kebijakan satu peta akan mempermudah dan mempercepat penyelesaian konflik tumpang tindih pemanfaatan lahan, penyelesaian batas daerah seluruh Indonesia.

Kilang Minyak

Mengenai pengembangan kilang minyak di dalam negeri, menurut Menko Perekonomian, pemerintah akan mempercepat pembangunannya yang akan dituangkan ke dalam Perpres.

Kebijakan ini dinilai mendesak guna memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak dan mengurangi ketergantungan impor BBM.

Menurut dia, permintaan BBM yang lebih tinggi dibandingkan supply domestik akan semakin lebar jaraknya karena kebutuhan terus meningkat, terutama untuk sektor transportasi.

Selisih permintaan dan penawaran ini diperkirakan melebar hingga 1,2 juta - 1,9 juta barel per hari pada 2025 jika tidak ada penambahan kapasitas produksi.

Sejak 21 tahun terakhir, kata Darmin, pemerintah belum melakukan pembangunan kilang minyak. Pembangunan kilang minyak terakhir dilakukan di Balongan pada 1994 dengan kapasitas saat ini 125 ribu barel per hari.

Untuk itu, perlu dibangun kilang baru dengan kapasitas 300 ribu barel per hari yang akan membantu menambal selisih permintaan dan penawaran.

"Pembangunan dan pengembangan kilang ini harus dilakukan dengan menggunakan teknologi terbaru, memenuhi ketentuan pengelolaan dan perlindungan lingkungan, dan tentu saja mengutamakan penggunaan produk dalam negeri," katanya seperti dilaporkan setkab.go.id.

Dia mengungkapkan pemerintah akan memberikan insentif fiskal ataupun nonfiskal guna mendorong pembangunan dan pengembangan kilang minyak. "Pelaksanaannya sedapat mungkin diintegrasikan dengan petrokimia," lanjutnya.

Selain membangun kilang baru, pemerintah juga akan meningkatkan (upgrade) kilang yang sudah ada. Pemerintah memproyeksikan produksi BBM akan meningkat dari 825.000 barel per hari pada 2015 menjadi 1,9 juta barel per hari pada 2025.

Dengan terpenuhinya kebutuhan BBM dari produksi kilang dalam negeri, lanjut Darmin, pemerintah meyakini maka harga jual BBM pada dunia usaha dan masyarakat, diharapkan dapat ditekan menjadi lebih murah.

Menurut Darmin, setidaknya ada empat kilang yang beroperasi dan perlu perbaikan, yaitu di Cilacap, Balikpapan, Balongan dan Dumai. Adapun kilang baru akan dibangun di Bontang dan Tuban.

Jasa MRO

Terkait dengan jasa pemeliharaan pesawat terbang (maintenance, repair and operations/MRO), pemerintah memberikan insentif dalam bentuk bea masuk 0% untuk 21 pos tarif suku cadang dan komponen perbaikan atau pemeliharaan pesawat terbang.

Melalui kebijakan ini, kata Menko Perekonomian, pemerintah memberikan kepastian bagi dunia usaha penerbangan nasional dalam hal pemeliharaan dan perbaikan pesawat. Selain itu, mendorong tumbuhnya industri suku cadang dan komponen pesawat terbang dalam negeri.

"Kebijakan ini juga diharapkan membuka ruang bagi hadirnya pengembangan kawasan usaha pemeliharaan pesawat terbang," lanjut Darmin.

Dia mengatakan industri di dalam negeri hingga saat ini belum mampu memproduksi beberapa komponen pesawat terbang. Kalaupun ada, belum mempunyai sertifikasi Part Manufacturing Approval (PMA) dari pabrik pesawat, seperti Boeing dan Airbus.

Padahal, lanjut Darmin, industri jasa pemeliharaan pesawat terbang membutuhkan kecepatan dalam proses impor suku cadang dan komponen untuk proses perbaikan dan pemeliharaan pesawat.

Adapun, skema Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMTDP) yang sekarang berlaku, sulit dimanfaatkan perusahaan MRO karena tidak memberikan kepastian bagi pengadaan barang yang dibutuhkan. (hlz/hlz)


Komentar