Senin, 18 November 2019 | 10:47 WIB

Visit our social media :
Home / Regulation / General News
Rabu, 30 Desember 2015 11:03

Presiden Terbitkan Inpres Fasilitas Perdagangan Bebas di Dalam Negeri

Translog Today
(Kemenperin)

JAKARTA -

Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan Kepala BKPM untuk merealisasikan kebijakan pemberian fasilitas perdagangan bebas di dalam negeri.

Perintah itu dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kebijakan Fasilitas Perdagangan Bebas di Dalam Negeri, yang diteken Presiden pada 23 Desember 2015.

Inpres ini bertujuan mempercepat dan memperluas peningkatan investasi dan pengembangan industri yang memanfaatkan hasil produksi dari sumber daya dalam negeri untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional.

Presiden menginstruksikan para pejabat itu untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mewujudkan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pemberian fasilitas perdagangan bebas di dalam negeri (inland free trade arrangement).

Fasilitas itu ditujukan bagi kegiatan usaha industri di kawasan atau tempat tertentu yang menggunakan bahan baku, komponen, dan barang penolong yang diimpor dan dari dalam negeri.

Presiden secara khusus menginstruksikan kepada Menteri Keuangan untuk menyusun aturan mengenai:

1. Penangguhan bea masuk yang dikenakan atas impor bahan baku, komponen, dan barang penolong yang digunakan untuk membuat barang dalam kegiatan usaha pada kawasan atau tempat atau industri tertentu yang mendapatkan fasilitas perdagangan bebas di dalam negeri.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dipungut bagi penyerahan dalam negeri atas bahan baku, komponen, dan barang penolong yang berasal dari produksi dalam negeri maupun antar kawasan atau tempat atau industri tertentu yang mendapatkan fasilitas perdagangan bebas di dalam negeri.

3. Pengenaan bea masuk 0% atas impor barang yang dimaksud pada butir 1, yang telah digunakan untuk memproduksi barang hasil produksi pada kawasan, tempat atau industri tertentu yang mendapatkan fasilitas perdagangan bebas di dalam negeri dan dijual ke pasar dalam negeri harus memiliki tingkat kandungan lokal sedikitnya 40%.

Kepada Menteri Perdagangan, Presiden menginstruksikan untuk menyusun aturan mengenai kemudahan dan kecepatan pemberian Surat Keterangan Asal barang Indonesia (SKA form B) dan Surat Keterangan Asal (SKA) lainnya yang diperlukan untuk mendapatkan preferensi tarif dalam rangka kerja sama perdagangan internasional.

Adapun, Menteri Perindustrian diinstruksikan untuk menyusun aturan mengenai:

1. Penetapan industri tertentu, kawasan atau tempat tertentu yang mendapatkan fasilitas perdagangan bebas di dalam negeri.

2. Pemberian sertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk barang hasil produksi industri tertentu, kawasan atau tempat tertentu yang mendapatkan fasilitas perdagangan bebas di dalam negeri.

Presiden juga menginstruksikan Kepala BKPM untuk menyusun aturan mengenai kemudahan dan percepatan pemberian perizinan investasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengaturan pemberian fasilitas perdagangan bebas di dalam negeri.

"Penyusunan aturan oleh Menkeu, Mendag, Menperin, dan Kepala BKPM diselesaikan paling lambat Desember 2015," bunyi diktum Keenam Inpres Nomor 13 Tahun 2015 itu seperti dikutip setkab.go.id.

Melalui Inpres tersebut pula, Presiden menginstruksikan Menko Perekonomian melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Menko juga diminta melaporkan pelaksanaan Inpres kepada Presiden secara berkala atau sewaktu-waktu. (hlz/hlz)


Komentar