Rabu, 20 November 2019 | 17:21 WIB

Visit our social media :
Home / Transportation / Shipping
Senin, 04 Januari 2016 20:08

Sudah Penetapan Pemenang Lelang, Kok Kapal Perintis Diserahkan ke BUMN?

Hery Lazuardi
Sekum INSA L. Sujatmiko berbincang dengan operator perintis (translogtoday)

JAKARTA - Hari ini, Senin (4 Januari 2015), sejumlah pengusaha pelayaran nasional yang mengoperasikan kapal perintis melakukan pertemuan di Sekretariat Indonesian National Shipowners' Association (INSA), Wisma BSG, Lantai 3A, Jl. Abdul Muis No.40 Jakarta.

Mereka antara lain Loren Situmorang (PT Tritunggal Mitra Samudra), Suryo Porwanto (PT Pelnas Lautan Kumala), Betrianto (PT Lautan Kumala), Emu Kiu (PT Suasana Baru Line), Jerny P. Messakh (PT Citra Baruadinusantara), Yunita (PT Armada Bandar Bangun Persada).

Sementara dari pengurus DPP INSA periode 2015-2019, hadir Wakil Ketua Umum DPP INSA Paulis A. Djohan, Sekretaris Umum DPP INSA Lolok Sujatmiko, Wakil Sekretaris Umum DPP INSA, Ibnu Wibowo dan Penasehat/Pengawas DPP INSA Widihardja Tanudjaja.

Mereka berkumpul setelah beberapa hari sebelumnya tersiar kabar mengenai rencana Pemerintah c.q Kementerian Perhubungan yang akan melakukan penarikan terhadap seluruh kapal perintis yang melayani angkutan laut untuk selanjutnya diserahkan BUMN.

Padahal, sejak November 2015, pemerintah telah melakukan pelelangan kegiatan pelayanan angkutan perintis untuk tahun 2016 yang diikuti oleh puluhan perusahaan pelayaran swasta, bahkan sebagian besar sudah penetapan pemenang dan akan penandatangan kontrak. "Apa salah kami," kata Betrianto, Direktur PT Lautan Kumala.

Dia menjelaskan selama ini, pelayanan angkutan barang untuk keperintisan berjalan dengan baik, sesuai trayek, tarif dan jadwal yang telah ditetapkan pemerintah dan penetapan operator dilakukan melalui mekanisme tender terbuka. "Kapal juga kami rawat dengan baik," ujarnya.

Loren Situmorang, Direktur PT Tritunggal Mitra Samudra mengatakan Kemenhub seharusnya melanjutkan proses lelang keperintisan yang sudah diumumkan bahkan sebagian besar telah penetapan pemenang, bukan membuat kebijakan yang justru memicu kegaduhan di sektor angkutan laut perintis.

Dalam dokumen yang diterima translogtoday.com, pada 31 Desember 2015, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mengeluarkan Surat perihal Penugasan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Kapal Perintis Milik Negara kepada PT Pelni (Persero).

Surat tersebut ditujukan kepada dua otoritas pelabuhan, 19 KSOP dan lima KUPP di seluruh Indonesia. Salah satu isinya agar OP, KSOP dan KUPP melakukan proses administrasi serah terima kapal dari OP/KSOP/KUPP terkait kepada PT Pelni (Persero). (hlz/hlz)


Komentar