Selasa, 12 November 2019 | 22:41 WIB

Visit our social media :
Home / Transportation / Ports
Selasa, 05 Januari 2016 14:52

Konsesi Pelabuhan Dilakukan Melalui Mekanisme Lelang

Hery Lazuardi
Pelabuhan Tanjung Priok (Kemenperin)

Jakarta - Tanpa banyak diberitakan di media massa, Pemerintah telah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No.61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan menjadi Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 2015.

Revisi tersebut dilakukan dalam rangka mempercepat penyediaan infrastruktur kepelabuhanan melalui peningkatan investasi guna meningkatkan pembangunan nasional.

Lalu apa saja isi dari perubahan tersebut? Pemerintah melakukan revisi PP Kepelabuhanan dalam rangka mengakomodasi ketentuan pemberian konsesi kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang selama ini tidak diakomodasi di dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Dalam PP terbaru, pengaturan mengenai konsesi disisipkan di antara ayat 2 dan 3 Pasal 74 PP No.61 tahun 2009 yang mengatur mengenai mekanisme pemberian konsesi kepada Badan Usaha Pelabuhan.

Dengan perubahan tersebut, bunyi Pasal 74 ikut berubah. Ayat 1 menegaskan bahwa konsesi diberikan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang yang dituangkan dalam bentuk perjanjian.

Sedangkan ayat 2 berbunyi konsesi kepada BUP dilakukan melalui mekanisme pelelangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau melalui mekanisme penugasan/penunjukan.

Ayat 2a menegaskan pemberian konsesi melalui mekanisme penunjukan/penugasan dengan ketentuan lahan dimiliki oleh Badan Usaha Pelabuhan dan Investasi sepenuhnya dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan dan tidak menggunakan pendanaan yang bersumber dari APBD/APBN.

Untuk diketahui, pada November 2015, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, III dan IV menandatangani perjanjian konsensi pengusahaan pelabuhan dengan Kementerian Perhubungan. (hlz/hlz)


Komentar